Jakarta, Ditjen Aptika – Kementerian Kominfo mendukung penuh inisiatif Kemendikbud dalam membangun Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah). Sistem tersebut dinilai dapat membantu para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan usahanya.
Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Pengembangan Ekonomi Digital Pariwisata, Transportasi, dan Perdagangan, Kemkominfo, Sumarno, saat Sosialisasi SIPLah lintas kementerian/lembaga yang dilakukan secara virtual, Selasa (04/08/2020).
“Kami mendukung penuh SIPLah ini karena dapat memberi peluang bagi para UMKM untuk bisa terus mengembangkan usahanya, dengan turut bergabung menjadi penyedia dalam pengadaan barang dan jasa di sekolah,” ungkap Sumarno.
Platform digital SIPLah ini, kata Sumarno, juga selaras dengan program yang ada di Kominfo yakni Gerakan UMKM Go Online yang sudah dilakukan sejak tahun 2017 hingga saat ini. “Kami mendorong para UMKM untuk melakukan transformasi digital,” ujarnya.
Sumarno kemudian menjelaskan beberapa tahapan program UMKM Go Online. “Tahapan pertama on boarding, kami fasilitasi para UMKM untuk bertransformasi dari offline menjadi online dengan bantu mendaftarkan produk dan tokonya pada marketplace. Setelah itu kami bantu UMKM agar dapat melakukan penjualan aktif, lalu peningkatan skala bisnis, dan akhirnya bisa masuk ke pasar global,” papar Sumarno.
Lihat Juga: UMKM Go Online
Guna mewujudkan hal tersebut, Kementerian Kominfo melakukan berbagai bentuk kegiatan, seperti roadshow, grebeg pasar dan kemitraan. Tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada para UMKM tentang pentingnya memanfaatkan platform digital.
“Tentunya dalam kegiatan ini kita tetap bekerja sama dengan mitra marketplace, sehinggal mall yang sudah disediakan para marketplace ini bisa dimanfaatkan oleh para UMKM,” jelas Sumarno.
Sebelumnya Ditjen Aptika Kemkominfo juga telah meluncurkan portal lakumkm.id yang akan membantu para UMKM untuk mendaftar pada platform digital.
“Jika sebelumnya para pelaku UMKM mendaftar hanya terbatas ke satu marketplace, tetapi melalui portal ini akan dibantu untuk bisa mendaftar ke semua platform digital yang ada,” ungkap Sumarno.
Lihat Juga: Kominfo Luncurkan Situs Basis Data UMKM Indonesia
Pada akhir paparannya, Sumarno menyebutkan berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM ada total 64 juta UMKM di Indonesia. Dari 64 juta tersebut hanya 8% yang terdaftar di marketplace.
“Jumlah tersebut masih sangat kecil, oleh karena itu Kementerian Kominfo akan terus mendorong UMKM untuk mendaftar di platform digital. Mari kita terus bekerja sama untuk terus melakukan pelatihan serta pendampingan baik online maupun offline agar para UMKM bisa meningkatkan usahanya melalui platform digital,” ajak Sumarno.
Tentang Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah)
Kemendikbud membangun SIPLah dalam rangka menjalankan amanat presiden dalam hal menyederhanakan adminsistrasi dengan kemajuan teknologi. Dibangunnya SIPLah ini juga dalam rangka mendukung Perpres No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Eelektronik dan Perpres No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia.
Pada tingkat kementerian, Kemendikbud juga telah mengeluarkan Permendikbud No. 14/2020 tentang Pedoman PBJ oleh Satuan Pendidikan, yang mengamanatkan bahwa satuan pendidikan wajib melakukan belanja melalui SIPLah untuk seluruh sumber dana.
“Kita harus mengelola anggaran dengan lebih cepat dengan tetap menjaga penggunaan anggaran tersebut. Untuk itu penggunaan SIPLah ini menjadi penting, tidak hanya mempercepat pengadaan barang dan jasa tetapi juga memperbaikinya,” ucap Sekretaris Jendreal Kemendikbud, Ainun Na’im ketika membuka sosialisasi SIPLah.
Sekjen Ainun juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh mitra kementerian/lembaga serta mitra pasar daring SIPLah yang telah mendukung. “Kami ucapkan terima kasih kepada semua yang mendukung, dengan ini acara sosialisasi siplah lintas kementerian/lembaga saya nyatakan dibuka,” ujarnya.
Sedangkan Kepala Biro Umum dan PBJ Kemendikbud, Moch. Wiwin Darwina mengatakan Kemendikbud telah mengembangkan SIPLah sejak tahun 2019, untuk digunakan satuan Pendidikan dalam pengadaan barang dan jasa secara daring.
“Saat ini ekosistem SIPLah telah melibatkan 63 ribu sekolah, 11 ribu penyedia, dengan 286.047 jumlah item barang dan jasa,” paparnya.
Dengan kehadiran sistem ini diharapkan dapat mempersingkat waktu dan menghemat tenaga pihak sekolah dalam mengadakan barang dan jasa. SIPLah juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi penggunaan uang sekolah untuk belanja barang dan jasa, serta membantu para pelaku UMKM.
“SIPLah memiliki konsep pengadaan barang dan jasa yang praktis, efisien, terbuka, dan akuntabel. Kita juga memberikan akses kepada para UMKM Indonesia untuk dapat memasarkan produknya,” tutur Wiwin.
Dalam menjalankan SIPLah Kemendikbud bekerjasama dengan enam pasar daring sebagai mitra SIPLah, yaitu Inti, Eureka, Siplah Blanja, Toko Lading, Pesona Edu, serta Blibli.
Sosialisasi SIPLah lintas kementerian/lembaga tersebut dilakukan selama tiga hari dari tanggal 3 – 6 agustus 2020. Selain Kemendikbud sosialisasi melibatkan tujuh kementerian/lembaga terkait, yaitu Kemkominfo, Kemenko PMK, Kemendag, Kemenperin, Kemenkop UKM, LKPP, dan BKPM. (lry)
