Jakarta – Wacana agar pemilihan umum menggunakan sistem e-voting terus disuarakan seiring dengan banyaknya petugas KPPS yang meninggal.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyambut baik wacana tersebut. Karena sejatinya e-Voting telah diterapkan BBPT dalam pemilihan kepala desa di Sumatera Selatan.
Hanya saja jika dilakukan dalam skala yang lebih besar dinilainya belum bisa dalam waktu dekat. Sebab perlu persiapan yang tidak cepat karena harus dipastikan aksesnya sudah bisa di ponsel.
“Ya mungkin 2024 ada beberapa. Kalau mau ya, tergantung KPU, mungkin mengatur Pilkada dulu,” ujar Rudiantara saat ditemui usai acara buka bersama Kemenkominfo, Rabu malam (8/5/2019).
Menurutnya e-Voting paling ideal diterapkan tahun 2029. Sebab kala itu diprediksi jaringan sudah bagus. Tapi tetap saja belum bisa untuk Pemilu serentak.
“Dilakukan dulu dengan Pilkada serentak misalkan di daerah-daerah tertentu, yang secara sistem sudah siap. Jangan lupa orang daerah itu suka kagetan. Emangnya yang coblos orang Jakarta doang? (Harus) sudah tahu ponsel, orang di daerah lain yang belum punya bagaimana? Menurut saya BPPT sudah mulai fokus mengembangkan, teknologi atau sistem untuk e-voting,” terang Rudiantara.
Ditanya e-Voting memanfaatkan data registrasi prabayar, Menkominfo mengatakan harus menunggu hingga sistemnya sempurna. Karena sejauh ini registrasi prabayar masih perlu diperbaiki.
“Nomor ponsel itu bisa dipakai untuk otentifikasi. Namun registrasi prabayar belum 100% sempurna. Masih ada yang suka beli nggak ditanya NIK. Itu dulu yang diberesin,” pungkas pria yang kerap disapa Chief RA ini. (Adi Fida Rahman/detikInet)
Sumber: detikInet.
