Beberapa orang yang tidak percaya pada mekanisme multipihak dan diskusi kebijakan global mungkin berpikir bahwa melibatkan diri dalam diskusi internasional tentang tata kelola internet tidak sebagai prioritas Indonesia saat ini. Indonesia memiliki tantangan tersendiri, misalnya kebutuhan untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia sehingga tidak perlu untuk terlibat secara aktif dalam isu Tata Kelola Internet.
Tapi internet, adalah entitas global. Internet membuka pintu bagi Anda untuk berkomunikasi, untuk mengembangkan jaringan, untuk bernegosiasi, untuk melakukan transaksi dengan orang-orang di luar Indonesia. Algoritma yang canggih dapat membantu Anda untuk membuka percakapan baru dengan orang-orang di luar negeri ini. Dan ini adalah di mana kedaulatan menjadi titik sentral. Kedaulatan, kewenangan untuk memerintah wilayah geografis tertentu, benar-benar diperebutkan di hadapan Internet. Ini menjadi masalah bagi banyak negara dalam mengatur pajak mereka, yurisdiksi mereka dan bahkan keamanan mereka. Di era informasi saat ini, mempertahankan kedaulatan paling mungkin tugas terbesar dari semua pemerintah di dunia. Indonesia tidak sendirian dalam masalah ini. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bagi Indonesia selain untuk mengambil bagian dari diskusi global tersebut. Mendiskusikan kepedulian dan melihat bagaimana negara-negara lain dan pemangku kepentingan yang berbeda mengatasi masalah ini.
Basis pengguna Internet di Indonesia meningkat pesat, perkiraan kenaikan rata-rata pengguna internet 20% per-tahunnya. Indonesia merupakan basis pasar untuk banyak produk internet dan jika kita tidak ingin hanya sebagai konsumen dan bertujuan untuk menjadi produsen kita perlu tahu apa posisi perusahaan-perusahaan multinasional didalam Internet Governance tersebut.
Lembaga marketing dan digital PR We Are Social di Singapura merilis hasil risetnya memotret pergerakan tren digital global khususnya penggunaan internet dan social media di Asia Tenggara selama periode Q4 2015. Hasil temuannya termasuk tentang Indonesia, dimana sampai dengan akhir tahun 2015 jumlah total penduduknya mencapai 255,5 juta, untuk pengguna internet aktif ada 88,1 juta, pengguna aktif social media total ada 79 juta, sedangkan pengguna aktif social media lewat jalur ponsel mencapai angka 67 juta. Secara keseluruhan, jumlah pengguna layanan seluler di Indonesia sudah mencapai 318,5 juta.
Sumber : We Are Social
Dari tabel tersebut maka potensi yang ada yakni penggunaan telepon selular yang melebihi jumlah penduduk, tumbuh lebih cepat daripada infrastruktur internet. Sementara grafik penyebaran penggunaan internet di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:
Sumber : PANDI
Sejak tahun 2005, setiap tahun, PBB menyelenggarakan Internet Governance Forum (IGF). Forum ini bertujuan untuk menempatkan berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, komunitas teknis dan akademisi) menyelenggarakan dialog kebijakan tentang isu-isu tata kelola Internet. IGF tidak bertujuan untuk membuat keputusan tentang kebijakan Internet tetapi sebagai sarana yang signifikan untuk pemain kunci berdialog dalam pengelolaan Internet. IGF sarana terbaik untuk mengetahui di mana posisi para stakeholders menyuarakan opini mereka. Karena forum ini didesain bukan sebagai proses pengambilan keputusan maka merupakan sarana yang baik untuk memulai percakapan nyata dengan beragam pemangku kepentingan di negara-negara lain.
Di tengah-tengah upaya kerja keras bersama berbagai pihak terkat untuk mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan layanan internet (kualitas layanan yang kadang flukuatif, kecepatan kualitas internet yang masih belum kompetitif dibandingkan sejumlah negara lainnya dan penerasi yang masih belum sepenuhnya merata), Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Internet Governance Forum (IGF) yang ke-8 pada tanggal 22-25 Oktober 2013 di Nusa Dua, Bali.
Sebelum penyelenggaraan IGF tersebut, Pemerintah Indonesia menyelenggarakan High Level Leaders Meeting (HLLM). HLLM merupakan forum bagi para peserta IGF untuk memahami IGF. Dalam HLLM, Indonesia mengajak para peserta untuk mendiskusikan tema “Global Multi-stakeholder Collaboration for Achieving a Safe, Secure, and Tolerant Cyberspace : Enabling Growth and Sustainable Development through Cyber Ethics” Menteri Komunikasi dan Informatika dalam sambutannya menyampaikan pentingnya etika siber (cyber ethics) dalam pengaturan internet secara global. Penekanan tersebut dilatar-belakangi oleh dampak positif dan sekaligus negatifnya internet. Etika siber merupakan norma-norma dalam dunia siber bagi masyarakat siber dalam melakukan interaksi dan transaksi. Melalui pengembangan etika siber, diharapkan berbagai pemangku kepentingan dapat saling menghargai kepentingan pemangku kepentingan lain dan saling membantu dalam pengelolaan Internet.
International Governance Forum (IGF) ke- 9 diselenggarakan di Istambul, Turki dan dihadiri 300 delegasi dari berbagai negara di dunia. Forum HLLM membahas perlunya peningkatan dialog dan capacity building bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Diperlukan peningkatan pengguna (penetrasi) dan pengembangan sumber daya manusia. Adapun tema yang diambil “Connecting Continents for Enhanced Multistakeholder Internet Governance“. sementara bahasan utama dalam workshop IGF ke-9 tersebut terkait dengan layanan yang dapat diakses untuk orang penyandang disabilitas. “Multi-Stakeholder Engagement: Imperative for Web Accessibility”
IGF ke-10 tahun 2015 Di Brasil mengambil poin penting, Mr. Janis Karklins, ketua Multistakeholder Advisory Group (MAG) dari IGF 2015, menyatakan KTT sebagai titik balik dalam sejarah tata kelola Internet dunia sebagai review sepuluh tahun dari Masyarakat Informasi Dunia atau disebut World Summit on Information Society (WSIS). Dengan memperbaharui visi ke depan untuk masyarakat informasi (information society). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan IGF telah mengartikulasikan nilai-nilai TIK dan internet dalam mendukung people-centric yakni pengembangan berorientasi Masyarakat Informasi.
Tema IGF ke-10 “Evolution of Internet Governance : Empowering Sustainable Development”. Terdapat lebih dari 150 workshop yang dibagi dalam 8 sub-tema yaitu cyber security and trust; the Internet economy; inclusiveness and diversity; openness; enhancing multi-stakeholder cooperation; the Internet and human rights; critical Internet resources; and emerging issues. Hasil dari IGF terbut seperti diungkapkan oleh Menteri komunikasi Brasil, Andre Figueiredo, selaku Chairperson HLLM dan IGF ke-10 mengingatkan pentingnya internet dalam pertumbuhan ekonomi global dan untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). Diperlukan users capacity building agar pengguna dapat mengoptimalkan manfaat internet secara terbuka, menghormati etika sekaligus meningkatkan literasi media.
Indonesia sebagai salah satu negara yang pernah menyelenggarakan IGF, menyampaikan untuk memperkuat tata kelola yang baik diperlukan pendekatan multi-stakeholders. Saat ini perkembangan dan penetrasi Internet menjadikan posisi Asia Tenggara khususnya Indonesia menjadi sangat penting dan signifikan dalam konteks Internet Economy yaitu ekonomi berbasis teknologi digital. Indonesia masih dan akan terus menyuarakan mengenai pentingnya posisi Indonesia pada pembentukan tatakelola internet global demi mewujudkan percepatan Sustainable Development Goal’s.
DEKLARASI TATA KELOLA INTERNET INDONESIA
Komunitas TIK Indonesia yang terdiri dari lembaga pemerintah, asosiasi industri, organisasi masyarakat sipil dan organisasi pegiat Internet Indonesia lainnya, sepakat untuk mendeklarasikan Indonesia Internet Governance Forum (id-IGF) atau Tata Kelola Internet Indonesia. Deklarasi ini dilaksanakan pada tanggal 1 November 2012 di Hotel Borobudur, Jakarta. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) khususnya Teknologi Internet saat ini tidak hanya terkait soal teknis, tapi sudah menyentuh dukungan ke masalah lain baik itu masalah ekonomi, hukum, keamanan, pendidikan, pembangunan, dan lain-lain. Oleh karena itu dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional, sumber daya Internet harus didayagunakan dan dikelola secara transparan, demokratis, multilateral, oleh multi pemangku kepentingan. Pengelolaan ini berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, kebebasan arus informasi dan pengetahuan, keamanan sistem dan data, akses yang terjangkau dan terjamin kemudahan serta ketersediaannya, dengan mengedepankan kepentingan nasional.
Deklarasi Tata Kelola Internet Indonesia dengan pendekatan multi- stakeholders yang ruang lingkupnya mencakup :
- Kebijakan : Kebijakan Internet adalah prinsip, norma, peraturan dan prosedur pengambilan keputusan bersama yang menentukan arah evolusi dan pendayagunaan Internet.
- Pengoperasian : Internet beroperasi di area yang sangat luas, di antaranya tetapi tidak terbatas, adalah perangkat keras, perangkat lunak dan infrastruktur yang diperlukan agar Internet bisa bekerja.
- Layanan : Produk layanan Internet sangat luas, di antaranya terdiri dari pendidikan, akses, web browsing, perdagangan online, komunikasi elektronik, jejaring sosial, dan lain lain.
- Standar : Standar Internet memungkinkan sistem yang memiliki interoperabilitas dengan bersama-sama mendefinisikan: protokol, format pesan, skema, dan bahasa.
Proses komunikasi baik formal dan informal dalam pembuatan konsensus kebijakan akan dilaksanakan dengan melibatkan beragam pemangku kepentingan, menggunakan cara terbuka dengan beragam metode seperti diskusi langsung, forum publik, draft elektronik, penerbitan, dan lain-lain. Prinsip-prinsip yang mendasari implementasi dalam deklarasi tersebut adalah :
- Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan berjalannya Hukum berdasarkan UUD 1945
- Tata kelola dengan perspektif Multi Pemangku-Kepentingan
- Tanggung jawab dari Negara
- Memberdayakan pengguna Internet secara maksimal
- Sifat global dari Internet
- Integritas dari Internet
- Manajemen yang terdesentralisasi
- Arsitektur yang terbuka
- Netralitas jaringan
- Keberagaman budaya dan Bahasa
(MOW)
