Presidensi G20 Indonesia Dukung Pemberdayaan Perempuan

Jakarta, Ditjen Aptika – dilansir dari cnnindonesia.com bahwa, Presidensi G20 dinilai ikut mendukung pemberdayaan perempuan , terutama dalam bidang literasi digital dan usaha mikro, kecil, dan menengah ( UMKM ), termasuk usaha ultra mikro.

Hal itu disampaikan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam G20 Women’s Empowerment Kickoff Meeting yang diinisiasi oleh Women20 dan G20 Empower. Empower Working Group dan W20 Engagement Group Presidensi G20 Indonesia mengangkat isu prioritas dukungan terhadap UMKM/UMi dan kemampuan digital bagi perempuan.

Kominfo memastikan Digital Economy Working Group (DEWG) berjalan dan juga kelancaran isu transformasi digital lintas working group dan engagement group.
Kominfo menyambut positif dan mendorong pengarusutamaan perempuan dalam kegiatan ekonomi digital dan peningkatan kecakapan digital yang inklusif dan berdaya guna seperti yang diangkat oleh W20 dan Empower Working Group.

Tidak cuma itu, Kominfo juga akan mengupayakan partisipasi yang lebih inklusif dalam program kecakapan digital oleh kelompok rentan melalui prioritas isu kedua DEWG, yaitu kemampuan digital dan literasi digital.

Menkominfo: Pemerintah Siapkan Aturan Ekosistem Media

Menteri Kominfo, Johnny G. Plate dalam World Economic Forum (WEF) Global Coalition on Digital Safety Inaugural Meeting 2021 yang berlangsung virtual dari Jakarta, Kamis (16/09/2021) malam. (Foto: AYH)

Selain itu, pemberitaan terkait Peringatan Hari Pers Nasional menjadi isu terbanyak beberapa hari ini. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan koeksistensi dan fair level of playing field menjadi perhatian pemerintah untuk pengembangan ekosistem industri media.

Oleh karenanya, penyiapan regulasi tengah dilakukan pemerintah, selain mendorong media lebih berdaya dan bisa memberdayakan masyarakat.

“Salah satu tujuannya untuk menjembatani orientasi bisnis serta jurnalistik, agar kemajuan dan pemanfaatan teknologi digital dapat berjalan secara optimal, selain itu manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” katanya dalam Konvensi Nasional HPN 2022, dikutip dari kabar24.bisnis.com, Selasa (8/2/2022).

Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada Hari Pers tahun 2021 yaitu mengkaji regulasi yang memungkinkan terciptanya konvergensi dan level playing field yang adil di ruang digital, Johnny mengatakan, saat ini pemerintah akan terus mengkaji payung hukum yang sesuai substansi dalam mewujudkan jurnalisme berkualitas. (hth)

Print Friendly, PDF & Email