Seluruh Pemangku Kepentingan Harus Terlibat dalam Pelindungan Data Pribadi

Dirjen Aplikasi Informatika, Semuel A. Pangerapan (tengah atas) saat acara Talkshow “Digital Expert Talks #6 with Facebook Indonesia” di Channel Youtube CfDS UGM, Kamis (18/11/2021).

Jakarta, Ditjen Aptika – Dirjen Aplikasi Informatika, Semuel A. Pangerapan menyatakan pentingnya komunikasi kepada para pemangku kepentingan untuk akselerasi RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP).

Pentingnya akselerasi RUU PDP itu dengan mempertimbangkan peningkatan ekonomi digital, tantangan dalam penerapan, hingga kontribusi dari seluruh pihak dalam upaya pelindungan data pribadi.

“Kami selalu lakukan pertemuan dengan asosiasi untuk mendapatkan masukan dan penjelasan. RUU PDP ini menjadi tanggung jawab pemerintah dalam melindungi data pribadi masyarakat dan mengedepankan kepentingan nasional,” terang Dirjen Aptika saat acara talkshow “Digital Expert Talks #6 with Facebook Indonesia” di Channel Youtube CfDS UGM, Kamis (18/11/2021).

Dirjen Aptika mengatakan saat ini Kemkominfo telah memiliki regulasi terkait pelindungan data pribadi, yaitu PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Namun pemerintah tetap membutuhkan aturan yang lebih lengkap dan menyeluruh.

“Peraturan ini sudah berjalan dan bisa digunakan jika ada kasus-kasus terkait pelanggaran pelindungan data. Sayangnya aturan itu baru menjabarkan satu hal dari RUU PDP,” ungkap Semuel.

Adanya UU PDP, lanjutnya, nantinya membuat semua pihak bisa mengoptimalkan pelindungan data pribadi. Apalagi di era digital, dimana data-data pasti dipertukarkan sehingga pelindungan data pribadi diperlukan.

“Maka dari itu, untuk data pribadi harus ada payung hukum sebagai acuan. Kami pun membuka komunikasi dengan berbagai pihak, sehingga jika undang-undang itu diterapkan maka semua pihak sudah memahami terutama masyarakat,” jelas Dirjen Semuel.

Dirjen Aptika juga menjelaskan, adanya UU PDP ini akan memunculkan organisasi-organisasi yang menyediakan layanan Data Protection Officer beserta teknologi pendukungnya.

“Pemerintah akan melakukan pendampingan dan pembekalan terhadap para pemangku kepentingan yang mengelola data jika undang-undang ini disahkan,” tutup Dirjen Semuel.

Sementara itu Anggota Komisi I DPR RI, Rizki Aulia Rahman Natakusumah menjelaskan bagaimana DPR mengakomodir kepentingan banyak pihak dalam penyusunan RUU PDP.

“Kami selalu rutin mendengarkan dari berbagai pihak apa yang disampaikan, dan kami coba himpun untuk dibentuk dalam satu undang-undang secara konkret dari beragam kepentingan tersebut,” terang Rizki.

Lihat juga: Panja Pemerintah Bahas Penyempurnaan Pasal RUU PDP Bersama DPR

Ia pun menyatakan dalam RUU PDP sudah dijelaskan prinsip atau landasan dasarnya. Landasan dasar PDP ialah kesetaraan antara lembaga publik dengan lembaga swasta dan pelindungan hak asasi manusia.

“Masyarakat tidak perlu takut jika sudah ada ketentuan undang-undang dan payung hukumnya. Karena para pemangku kepentingan sudah diberikan ruang yang jelas untuk pelindungan data pribadi,” ujarnya.

Rizki pun mengungkapkan mayoritas poin-poin RUU PDP sudah disepakati bersama. Meskipun ada sedikit beda pandangan, ia mengharapkan pengawasan dalam penerapan PDP dapat dilaksanakan secara efektif dan objektif.

“Kita menciptakan pengawasan yang bersifat objektif dan independen supaya pelaksanaannya lebih efektif. Undang-undang nanti mencakup semua pihak, dan juga disetarakan antara lembaga swasta maupun publik,” pungkasnya. (raf/magang)

Print Friendly, PDF & Email