Japelidi: Teknologi Canggih Butuh Pelindungan Jejak Digital

Rita Gani selaku aktivis Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi) pada acara SiberkreasiTalk, Jumat (22/10/2021).

Jakarta, Ditjen Aptika – Teknologi yang kian canggih membutuhkan pelindungan terhadap rekam jejak digital. Pengakses internet secara tidak sadar membuat jejak digital dalam bentuk posting atau status di media sosial.

“Belakangan ini sering terjadi masalah keamanan digital karena postingan di media sosial, misalnya pinjaman online, penipuan, dan kemalingan. Meskipun angka pengguna internet di Indonesia sangat tinggi, sayangnya kemampuan literasi digital masih rendah. Maka dari itu perlu pelindungan data, terutama data yang bersifat rahasia,” kata Rita Gani selaku aktivis Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi) pada acara SiberkreasiTalk, Jumat (22/10/2021).

Ditambahkan oleh Rita, rekam jejak digital itu bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain dalam konteks apapun. Artinya, pengguna bermedia sosial harus sudah mengetahui konsekuensinya. Rekam jejak digital berisi riwayat selama berinteraksi dengan perangkat digital.

Rita Gani yang juga dosen Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Bandung itu menegaskan bahwa rekam jejak bersifat individual dan harus dipertanggungjawabkan. Rekam jejak bisa menjadi persoalan pribadi, sebab itu harus berhati-hati untuk memposting apapun selama berinteraksi di media sosial.

“Kita harus paham bahwa informasi cyber itu bersifat permanen, dan kalaupun ada ahli yang bisa menghapus rekam jejak digital itu jarang sekali. Rekam jejak tidak hanya berlaku di mesin tapi juga orang. Misalnya ada yang menyimpan jejak kita yang sudah dihapus,” sambungnya.

Pelindungan data sendiri menjadi salah satu bagian dari pilar literasi digital, yaitu keamanan. Kementerian Kominfo telah merilis empat pilar literasi digital, yaitu keamanan, kecakapan, etika, dan budaya.

“Kecakapan digital menjadi skill dasar dari berinternet, sedangkan budaya adalah bagaimana merealisasikan nilai budaya dasar ke ruang digital. Sementara etika adalah aturan saat menggunakan perangkat digital, dan terakhir keamanan adalah bagaimana kita melindungi data dengan baik,” jelas Rita.

Lihat juga: Empat Pilar Literasi untuk Dukung Transformasi Digital

Saat ini sejumlah negara telah mempunyai aturan pelindungan data. Misalnya Uni Eropa mengeluarkan General Data Protection Regulation (GDPR) pada tahun 2018. Sedangkan untuk Asia, Malaysia pada 2010 mempunyai undang-undang pelindungan data yang cukup ketat, disusul Singapura pada 2012.

Rita pun menguraikan poin-poin penting dalam pelindungan data pribadi, yaitu:

  • Pengamanan perangkat digital;
  • Pengamanan identitas;
  • Waspada penipuan;
  • Rekam jejak digital; dan
  • Keamanan digital bagi anak.

Tak lupa Rita mengingatkan untuk selalu membentuk dan menjaga jejak digital yang positif. Di masa depan jejak digital akan menjadi komponen yang memegang peranan penting.

“Ingat, data pribadi kita sangat sensitif. Jangan sampai data pribadi dan jejak digital disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab,” tutupnya. (raf/magang)

Print Friendly, PDF & Email