Kominfo Dorong Tata Kelola Keuangan Digital yang Sehat dan Berkualitas

Menkominfo Johnny G. Plate saat acara Forum Ekonomi Digital II yang diselenggarakan oleh Direktorat Ekonomi Digital Ditjen Aptika, Rabu (29/09/2021).

Jakarta, Ditjen Aptika – Kementerian Kominfo mendorong penyusunan tata kelola sektor jasa keuangan digital yang berkualitas, aman dan bermanfaat bagi peningkatan akses menuju inklusi keuangan di masyarakat. Hal itu untuk mendorong ekosistem digital dan pertumbuhan sektor jasa keuangan yang sehat.

Kominfo secara aktif ikut memastikan ekosistem dan praktik tata kelola sektor jasa keuangan digital yang aman dan dipercaya oleh masyarakat, melalui pengawasan secara sinergi dan kolaborasi bersama kementerian dan lembaga-lembaga terkait,” kata Menteri Johnny dalam acara Forum Ekonomi Digital Kominfo II di Jakarta, Rabu (29/09/2021).

Dalam acara yang diselenggarakan oleh Direktorat Ekonomi Digital Ditjen Aptika itu, Menteri Johnny juga menyinggung soal penanganan pinjaman online (pinjol) ilegal di Indonesia.

Menurutnya, pihak Kominfo bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah membuat komitmen untuk memberantas pinjol ilegal di Indonesia.

“Jadi, sudah ada MoU diantara lembaga-lembaga tersebut. Ini untuk merespon agar fintech kita berkembang dengan baik. Sesuai tugas dan amanat yang diberikan melalui undang-undang, Kementerian Kominfo akan melaksanakan sejumlah langkah,” lanjutnya.

Menteri Johnny pun menguraikan empat langkah Kemkominfo dalam pemberantasan pinjaman online ilegal, yaitu:

  1. Melakukan cyber patrol;
  2. Pemutusan semua akses penawaran pinjaman online ilegal;
  3. Menyebarkan pesan waspada pinjaman online ilegal melalui pengiriman SMS massal kepada masyarakat; dan
  4. Edukasi kepada masyarakat dan bekerja sama dengan satuan tugas anggota waspada investasi.

Menkominfo berharap agar berbagai masukan, harapan dan keinginan tersebut diteruskan otoritas terkait. “Untuk mendorong agar dapat ditindaklanjuti secara lebih spesifik dan lebih tegas, guna menciptakan industri fintech yang dibangun di atas pondasi kepercayaan masyarakat dan keamanan cyber yang kuat,” lanjutnya.

Menteri Johnny juga mendorong wadah integratif perlu terus diberdayakan di bawah peran OJK dalam membangun orkestrasi dan koordinasi lintas sektor untuk sinergi pengambilan tindakan yang tegas terkait penyelenggaraan investasi yang aman dan produktif di Indonesia, termasuk dalam gerak preventif maupun penegakan hukum.

Lihat juga: Perkuat Upaya Berantas Pinjol Ilegal, 5 K/L Buat Surat Pernyataan Bersama

“Kerancuan dalam tata kelola dan mekanisme penegakan untuk menjaga ekosistem fintech yang bersih dan sehat tidak jarang memunculkan kebingungan di tengah masyarakat. Karenanya, kita semua punya semangat untuk membangun dan membesarkannya, baik itu ekonomi digital, digital fintech, dan digital banking,” tuturnya.

Namun ia juga mengingatkan dalam mengawal dan melindungi ekosistem fintech, prasyaratnya harus digunakan secara sehat. “Jangan digunakan untuk yang tidak sehat, karena itu merugikan kita semua,” tutup Menkominfo.

Hadir secara fisik dalam acara antara lain Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan; Plt. Direktur Ekonomi Digital  Ditjen Aptika, I Nyoman Adhiarna; Ketua Umum Asosiasi FinTech (AFTECH) Indonesia, Pandu Satria Sjahrir; Wakil Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, Sunu Widyatmoko (mewakili Ketua AFPI); Ketua Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Bima Laga; serta Para CEO atau C-Levels Platform Financial Technology dan Pinjaman Online. (raf/magang)

Print Friendly, PDF & Email