Direktorat E-Government
Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

Direktorat e-Government mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Pasal 392 yang berbunyi : 

Direktorat e-Government mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penatakelolaan e-Government.

Pasal 393
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 392, Direktorat e-Government menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata kelola e-Government, teknologi dan infrastruktur e-Government, interoperabilitas dan interkonektivitas e-Government, layanan kepemerintahan, serta layanan publik;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola e-Government, teknologi dan infrastruktur e-Government, interoperabilitas dan interkonektivitas e-Government, layanan kepemerintahan, layanan publik;
c. penyiapan penyusunan norma standar prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang tata kelola e-Government, teknologi dan infrastruktur e-Government, interoperabilitas dan interkonektivitas e-Government, layanan kepemerintahan, layanan publik;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola e-Government, teknologi dan infrastruktur e-Government, interoperabilitas dan interkonektivitas e-Government, layanan kepemerintahan, layanan publik;
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola e-Government, teknologi dan infrastruktur e-Government, interoperabilitas dan interkonektivitas e-Government, layanan kepemerintahan, layanan publik; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Pasal 394
Direktorat e-Government terdiri atas:
a. Subdirektorat Tata Kelola e-Government;
b. Subdirektorat Teknologi dan Infrastruktur e-Government;
c. Subdirektorat Interoperabilitas dan Interkonektifitas e-Government;
d. Subdirektorat Aplikasi Layanan Kepemerintahan;
e. Subdirektorat Aplikasi layanan Publik; dan
f.  Subbagian Tata Usaha.

Pasal 395
Subdirektorat Tata Kelola e-Government mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola e-Government.

Pasal 396
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395, Subdirektorat Tata Kelola e-Government menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tata kelola e-Government;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola e-Government;
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang tata kelola e-Government;
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola e-Government; dan
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang e-Government.

Pasal 397
Subdirektorat Tata Kelola e-Government terdiri atas:
a. Seksi Program e-Government; dan
b. Seksi Evaluasi dan Monitoring e-Government.

Pasal 398
(1) Seksi Program e-Government mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang program tata kelola e-Government.
(2) Seksi Evaluasi dan Monitoring e-Government mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi e-Government.

Pasal 399
Subdirektorat Teknologi dan Infrastruktur e-Government mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi dan infrastruktur e-Government.

Pasal 400
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399, Subdirektorat Teknologi dan Infrastruktur e-Government menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang teknologi dan infrastruktur e-Government;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan infrastruktur e-Government;
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang teknologi dan infrastruktur e-Government;
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang teknologi dan infrastruktur e-Government; dan
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi dan infrastruktur e-Government.

Pasal 401
Subdirektorat Teknologi dan Infrastruktur e-Government terdiri atas:
a. Seksi Teknologi e-Government; dan
b. Seksi Infrastruktur e-Government.

Pasal 402
(1) Seksi Teknologi e-Government mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan teknologi e-Government dan Free and Open Source Software bagi pemerintah.
(2) Seksi Infrastruktur e-Government mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur e-Government.

Pasal 403
Subdirektorat Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang interoperabilitas dan interkonektivitas e-Government.

Pasal 404
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403, Subdirektorat Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan interkonektivitas dan metadata interoperabilitas di bidang pembinaan pengelolaan layanan berbagi data antar aplikasi pengolah data pemerintah;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan interkonektivitas dan metadata interoperabilitas di bidang pembinaan pengelolaan layanan berbagi data antar aplikasi pengolah data pemerintah;
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan interkonektivitas dan metadata interoperabilitas di bidang pembinaan pengelolaan layanan berbagi data antar aplikasi pengolah data pemerintah;
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi interkonektivitas dan metadata interoperabilitas di bidang pembinaan pengelolaan layanan berbagi data antar aplikasi pengolah data pemerintah; dan
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan interkonektivitas dan metadata interoperabilitas di bidang pembinaan pengelolaan layanan berbagi data antar aplikasi pengolah data pemerintah.

Pasal 405
Subdirektorat Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government terdiri atas:
a. Seksi Interoperabilitas e-Government; dan
b. Seksi Interkonektivitas e-Government.

Pasal 406
(1) Seksi Interoperabilitas e-Government mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria metadata interoperabilitas, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan interoperabilitas layanan berbagi pakai data antar aplikasi pengolah data pemerintah.
(2) Seksi Interkonektivitas e-Government mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria interkonektivitas, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan interkonektivitas layanan berbagi pakai data antar aplikasi pengolah data pemerintah.

Pasal 407
Subdirektorat Aplikasi Layanan Kepemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang aplikasi layanan kepemerintahan.

Pasal 408
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407, Subdirektorat Aplikasi Layanan Kepemerintahan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang aplikasi layanan kepemerintahan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang aplikasi layanan kepemerintahan;
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang aplikasi layanan kepemerintahan;
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang aplikasi layanan kepemerintahan; dan
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang aplikasi layanan kepemerintahan.

Pasal 409
Subdirektorat Aplikasi Layanan Kepemerintahan terdiri atas:
a. Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintahan; dan
b. Seksi Layanan Aplikasi Pemerintahan.

Pasal 410
(1) Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan aplikasi layanan kepemerintahan Indonesia berbasis e-Government.
(2) Seksi Layanan Aplikasi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan aplikasi kepemerintahan nasional, pengelolaan nama domain instansi penyelenggara negara, dan layanan data dan informasi e-Government.

Pasal 411
Subdirektorat Aplikasi Layanan Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang aplikasi layanan publik.

Pasal 412
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411, Subdirektorat Aplikasi Layanan Publik menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang aplikasi layanan publik;
b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang aplikasi layanan publik;
c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang aplikasi layanan publik;
d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang aplikasi layanan publik; dan
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang aplikasi layanan publik.

Pasal 413
Subdirektorat Aplikasi Layanan Publik terdiri atas:
a. Seksi Inisiasi Aplikasi Layanan Publik; dan
b. Seksi Fasilitasi Aplikasi Layanan Publik.

Pasal 414
(1) Seksi Inisiasi Aplikasi Layanan Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inisiasi pengembangan aplikasi layanan publik.
(2) Seksi Fasilitasi Aplikasi Layanan Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi penyelenggaraan dan/atau distribusi aplikasi layanan publik.

Pasal 415
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan barang milik negara, urusan kepegawaian dan kearsipan, serta kerumahtanggaan direktorat.

 

My Twitter Updates