Berita
Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

Malang - Pesatnya pertumbuhan arus ekonomi digital di Indonesia mendorong peningkatan kebutuhan kebutuhan SDM yang mumpuni khususnya dalam bidang IT, diperlukan upaya dari seluruh pihak terkait dalam mempersiapkan pemenuhan kebutuhan tersebut. SMK Coding adalah program pelatihan yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika – Ditjen Aplikasi Informatika untuk membekali para siswa SMK khususnya jurusan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) dengan kemampuan teknis  coding. Pelatihan SMK coding Batch 1 yang diselenggarakan di Coworking Space Ngalup.co, Malang, Sabtu-Minggu (15-16 September 2018) dengan materi  pemrograman : Android, FireBase, Internet of Things (IoT) dan juga kemampuan soft skiils seperti berkomunikasi, berkoordinasi dan kepemimpinan didunia kerja (16/9).

Kekurangan SDM IT yang terampil dalam perkembangan ekonomi digital ini sudah dirasakan oleh pelaku industri dan start up di Indonesia, saat ini sangat sulit mencari talent terampil di Indonesia yang dibutuhkan start up dengan rata-rata 30 Software Engineer per tahun-nya, banyak dari peluang tersebut terpaksa harus dicari dan didatangkan dari negara luar seperti India. Bahkan tak jarang para startup harus jauh mencarinya ke Silicon Valley untuk mendapatkannya, hal ini sampaikan oleh Engineer Manager HOOQ Zufrizal Yordan pada sesi terakhir Pelatihan yang dilaksanakan di Malang ini merupakan kolaborasi kerjasama antara Kemkominfo dengan komunitas, Start Up Dycodedu dan para peserta yang telah lolos tes saringan masuk berasal dari SMKN 4 dan SMKN 8 – Malang. Pelaksanaan pelatihan dilakukan dalam rangkaian 10 sesi pertemuan diadakan setiap sabtu dan minggu, Pertemuan sesi 1 – 8 dilaksanakan di sekolah masing-masing dengan materi dalam pengembangan keahlian teknis para peserta difokuskan pada pengembangan aplikasi berbasis Android dan pengenalan Internet of Things (IoT) yang dibimbing oleh mentor ahli berasal dari industri Teknologi Informasi, Komunitas dan start up .

Tidak berhenti pada kemampuan teknis, pada sesi 9 – 10 terakhir yang dilaksanakan kemarin. Para peserta juga diberikan materi pelatihan pengembangan kemampuan Soft Skill seperti membangun Networking, membuat portfolio dan resume CV, Job Interview Skill dengan narasumber Co-Founder Geekhunter.co Yuanita Anggraeni, disambung dengan materi pelatihan Public Speaking & Communicating skill yang disampaikan oleh MC dengan pengalaman & jam terbang yang tinggi Grace Mamahit serta materi terkait kondisi industri TIK dan kebutuhan SDM saat ini yang disampaikan oleh Engineer Manager HOOQ Zufrizal Yordan serta Muhammad Iskandar Zulkarnain “Edo” selaku CEO dan Founder EzyPay.

Pada akhir sesi, Founder DycodeEdu Dyan R. Helmi atau yang akrab dengan sapaan Kang Helmi, mendapuk beberapa perwakilan dari peserta untuk mempresentasikan hasil karya mereka didepan forum sebagai sarana evaluasi para peserta dalam mempraktekkan seluruh materi pelatihan yang telah diterima oleh mereka selama pelatihan ini baik dari sisi technical skill dan soft skill, hal ini sesuai dengan metode pelatihan SMK Coding yang menitikberatkan Participatory Teaching Methods.

SMK Coding diharapkan dapat menjadi upaya untuk memperkecil gap kebutuhan skill set antara kurikulum pendidikan SMK dan kebutuhan industri IT saat ini sekaligus fasilitasi menciptakan teknisi dibidang IT yang terampil dan siap bekerja langsung dalam dunia kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri digital.  (SONN)

 

Bali – Komunitas TIK yang didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor  di bidang  komunikasi  dan informatika berkomitmen dalam melindungi infrastruktur kritis dari serangan siber dalam Simposium Perlindungan  Infrastruktur Informasi Kritis pada sektor TIK, atau CIIP-ID Summit 2018.(19/9).   Kegiatan yang diinisiasi oleh PT Xynexis  International dan Komunitas TIK yang didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sector  di bidang  komunikasi  dan informatika.  Tema  kegiatan  pada 2018 ini yaitu "Strengthening Multi-Stakeholder Coordination and Improving ICT Sector-Wide Resilience  in   Preparation   for   Cyber   Disruptions".   

Bertempat di The Trans Resort Hotel-Seminyak Bali, CIIP-ID Summit tahun 2018 ini merupakan penyelenggaraan  untuk ke-3 kalinya setelah sebelumnya diadakan di Bali pada 2016 dan Yogyakarta pada 2017. Riki Arif Gunawan selaku Plt. Direktur Pengendalian Aptika dalam laporan kegiatan   menyampaikan   tujuan simposium  untuk meningkatkan  pengetahuan  dan pemahaman serta berbagi informasi mengenai teknologi, best practice, solusi dan penerapan Cyber Security dari industri Cyber Security profesional kepada organisasi  dari sektor TIK  dan juga  informasi  dari lembaga-Iembaga  teknis  dan akademisi mengenai kesiapan dan komitmen mereka secara aktif dalam mendukung penerapan cyber security di sektor TIK. 

Dirjen Aptika, Semmuel Abrijani Pangerapan,dalam pembukaan menyampaikan pesan bahwa saat ini perkembangan Siber Security sangat dinamis, bahkan makin banyak tantangan ke depan sehingga tidak dapat ditangani secara terpisah namun perlu kerjasama. Bagaimana kita membangun kemitraan yakni dengan trust (kepercayaan) dan mengesampingkan egosektoral untuk kepentingan merah putih (nasional NKRI). Keynote dari BSSN, Joko Setiadi, menyampaikan penghargaan atas kepercayaan yg diberikan kepada BSSN, namun  mengamini pesan Dirjen Aptika bahwa keamanan siber merupakan kerja bersama. Karena BSSN bukanlah lembaga superbodi dan insiden akan selalu terjadi sehingga kita harus selalu siap menanggapi. 

Rangkaian symposium sekaligus meresmikan komunitas ICT-ISAC (Information Sharing and Analysis Centre) yang merupakan forum instansi pengatur sektor TIK. Lembaga ini mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keamanan siber dan penyelenggaraan system elektronik layanan publik pada sector TIK seperti ISP, Operator Telekomunikasi, Penyedia Layanan Pusat Data, dan Penyedia Layanan Cloud. ICT-ISAC hadir dengan anggota antara lain : 

  •            PT. Telkom
  •        PT. Telekomunikasi Selular
  •            PT. Indosat
  •            PT. XL Axiata
  •            PT. Smart Telecom
  •        PT. Xynesis International
  •            APJII
  •          PwC
  •          PANDI
  •          PT. Aplikasinusa Lintasarta
  •          PT. Data Sinergitama Jaya
  •          PT. Sampoerna Telematika

 

Dalam sesi diskusi peserta menanyakan tentang strategi mencegah  serangan ke IP Dinamic Broadband dan kesiapan pemerintah melakukan Maping IP. Memang belum ada maping IP Broadband Nasional dan upaya tersebut memerlukan usaha dan waktu untuk mengumpulkan dalam sebuah big data. Menyambung pertanyaan pertama, peserta ke-2,  apakah ada penyimpanan big data atau cloud di Indonesia.  Saat ini Pemerintah telah menyiapkan regulasi Pereaturan Pemerintah (PP) nomor 82 yang memuat 3 jenis klasifikasi data : data strategis wajib ada di Indonesia yang menyangkut kepentingan nasional dana tau menyangkut hajat hidup orang banyak(publik), data resiko tinggi, dan data resiko rendah. UU ITE termasuk UU yang bersifat ekstra progresif atau berlaku ekstra territorial sehingga  bisa mengejar pelaku cybercrime di luar negeri.(mow)

Batang - Dalam rangka mendukung program pengembangan Ekonomi Digital khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pemanfaatan teknologi, Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Startup Digital Sektor Pertanian 8Villages, melaksanakan kegiatan Fasilitasi Aplikasi Marketplace Pertanian Naional, Aplikasi Penyuluhan Pertanian Online, dan Aplikasi Informasi Pengendalian Stok untuk mendukung Petani Go Online di Kabupaten Batang. Tema dari kegiatan ini adalah Transformasi Edukasi Metode Penyuluhan Pertanian. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari, bertempat di Pendopo Kantor Bupati Batang dan dihadiri oleh 100 penyuluh pertanian serta 600 petani yang berasal dari 15 kecamatan di kabupaten Batang, Jawa Tengah. (17/9)

Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Batang,  H. Wihaji Pada sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa penyuluh adalah awal harapan yang akan melakukan pendampingan kepada petani untuk menyukseskan program-program pemerintah di bidang pertanian. Jumlah penyuluh pertanian di Kabupaten Batang berjumlah 103 orang yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Batang. Saat ini kita memang dipaksa harus menggunakan teknologi terlebih telah memasuki era revolusi industri 4.0. Dengan merasakan manfaat nyata dari pemanfaatan teknologi seperti bertambahnya pendapatan petani melalui penjualan online dan perluasan akses pasar,  diharapkan literasi teknologi kepada petani dapat menyebar dan lebih cepat diimplementasikan. Intinya adalah membuat petani merasakan manfaat teknologi. “Jaman sudah berubah, mindset dan perilaku kita harus berubah untuk mampu mengikuti perkembangan teknologi”, ujar Bupati.

Nizam Waham selaku Plt Direktur Ekonomi Digital, menjelaskan bahwa visi dan misi Presiden Jokowi untuk mendukung pengembangan ekonomi dan perwujudan Indonesia sebagai Energi Digital Asia pada tahun 2020. Perekonomian digital diprediksi akan menyumbang US$150 miliar terhadap PDB Indonesia. Presiden Jokowi mendorong pemanfaatan peluang di era ekonomi digital ini yang nilainya diproyeksikan mencapai 1.700 triliun. Asumsinya, apabila 10 persen saja dari nilai tersebut dapat dinikmati oleh para petani maka petani di Indonesia dapat sejahtera. Oleh karena itu, ada tiga syarat bagi petani agar maju dan sejahtera, yaitu : Keinginan untuk mau belajar, Keinginan untuk membeli sarana komunikasi dan Keinginan mau berubah.

Saat ini Kemkominfo bersama Kementan telah menginisiasi 4 inisiatif digital pada sektor strategis pertanian, yaitu: 

  1. Pertanian presisi (meningkatkan produktivitas petani melalui aplikasi analisis);
  2. Hub digital pertanian (menggunakan platform digital untuk menghubungkan rantai pasok pertanian);
  3. Keuangan mikro pertanian (mengenalkan aplikasi digital keuangan mikro di sektor pertanian); dan
  4. Lelang pertanian digital (menggunakan aplikasi digital untuk lelang komoditas pertanian)

Dampak digitalisasi di sektor pertanian diharapkan memberikan dampak positif kepada pelaku pertanian, khususnya petani, yaitu: Memotong rantai pasok pertanian, dengan menghubungkan petani langsung dengan konsumen, Mensejahterakan petani dengan mendapatkan harga jual yang lebih baik, Meningkatkan produktivitas pertanian, dan eningkatkan akses permodalan dengan lebih cepat dan tepat. Dengan adanya kegiatan ini, penyuluh pertanian diharapkan dapat membantu memberikan informasi kepada petani terkait petani go online. Apabila teknologi digital ini digunakan dengan sebaik-baiknya, maka kedepannya dapat meningkatkan kesejahteraan para petani.

Kerjasama dengan Kementerian Pertanian

Pada kegiatan tersebut Kementerian Kominfo juga menggandeng Kementerian Pertanian. Zainul Azmi, Kasubbag Perencanaan Wilayah 1, Bagian Perencanaan Wilayah Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, menjelaskan tentang membangun kawasan pertanian dengan mengkorporasikan petani melalui peningkatan skala usaha tani, daya saing dan industrialisasi hulu-hilir. Kebijakan Kementan dalam mengkorporasikan petani adalah dengan:

  1. Mempercepat industrialisasi petani
  2. Peningkatan skala usaha dan daya saing produk
  3. Meningkatan kelembagaan ekonomi petani dan kapasitas sdm
  4. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana pertanian
  5. Meningkatan kerjasama pemasaran
  6. Penguatan dukungan modal dan teknologi
  7. Peningkatan pembiayaan usaha tani
  8. Digitalisasi pertanian

Kegiatan ini dilanjutkan dengan pendampingan pemanfaatan aplikasi PETANI dan AGROMAP STARTER yang tersedia untuk umum dan dapat diunduh di playstore. Aplikasi tersebut difungsikan sebagai media penyuluhan pertanian online melalui tanya jawab, artikel, dan video budidaya pertanian serta memudahkan penyuluh melakukan pendataan lahan petani yang nantinya akan dapat membentuk peta pertanian yang terdiri dari ketersediaan lahan, masa panen, dan jenis komoditi untuk masing-masing wilayah sehingga memudahkan dalam pengambilan kebijakan terkait pengembangan dan peningkatan kesejahteraan petani. (LIW)

Pemalang - Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) dan Jaringan Ustadz dan ustadzah se-Kabupaten Pemalang bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika sepakat bahwa Literasi Digital itu terkait dengan  sikap mental tabayun atau cek and ricek (15/9). Sikap mental tersebut  menjadi tanggung-jawab bersama untuk dibangun dengan semangat kolaborasi. Warga pesantren perlu dibekali dengan daya kritis atas informasi apa pun yang mereka terima. Dari sikap-sikap itulah kita harap tercipta kematangan dan kedewasaan bersikap dalam era media sosial yang penuh dengan serbuan konten negatif & illegal. 

Hal ini merupakan salah satu hasil diskusi publik literasi digital pada tanggal 15 September 2018 di Pesantren salafiyah Kauman Pemalang. Diskusi  dengan tema  “waspada hoak budayakan tabayyun” ini diinisiasi FKDT bersama Direktorat Pemberdayaan Informatika, Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Aris Kurniawan, Kasubdit Literasi Digital. 

Budaya cek dan ricek, konfirmasi atau Tabayyun dalam budaya pesantren mempunyai peran penting untuk mengurangi dampak buruk hoak yang bisa disamakan dengan sampah peradaban dunia maya. Dengan tabayyun diharapkan bisa menjaga tali silaturahmi tetap kuat, karena tabayyun menutup ruang bagi hoak untuk memecah-belah persatuan kaum nahdliyin dan harapan kita bersama bahwa kita semua akan menjadi lebih cerdas dan  produktif dalam memanfaatkan internet.

Acara Diskusi berlangsung sangat dinamis dengan melibatkan narasumber Ibu Erni  Sulistyowati dari RTIK Kabupaten Pemalang  dan Bapak  Lukman Hakim DPP FKDT. /Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah dimoderatori Bapak Mahfudin Ketua GP Ansor Kab Pemalang. Hadir dalam acara Diskusi Publik kali ini sekitar 200 perwakilan dari Dewan asyadit madrasah diniyah dan  Jaringan Ponpes Salafiyah Se-Kabupaten Pemalang.(ARSK)

 

Bengkulu - Kasi Penyidikan Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Syofian Kurniawan, menyampaikan pentingnya kegiatan forensik digital dalam proses penyidikan siber. Forensik Digital dapat diartikan sebagai keseluruhan proses dalam mengumpulkan, mengakuisisi, memulihkan, menyimpan, dan memeriksa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang terdapat dalam Sistem Elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan, sesuai dengan Peraturan yang berlaku.(14/9) 

Bertempat di Aula Polda Bengkulu pada 13 dan 14 September 2018 diselenggarakan bimtek Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang ITE dan Penanganan Pertama Bukti Elektronik dengan Forensik Digital diikuti sekitar 40 orang penyidik baik dari jajaran unit Siber Polda Bengkulu maupun dari unit Siber di Polres kabupaten dan kota di wilayah provinsi Bengkulu.  Sesi berkenaan dengan materi Forensik Digital dalam penanganan Bukti Elektronik yang disampaikan oleh Kepala Seksi Penyidikan Syofian Kurniawan, ST,MTI, CEH, ECIH, CHFI dan Analis Forensik Digital Reni Kristiananda ST, CEH, CHFI.

Proses Forensik Digital dimulai pertama kali ketika dilakukan pengambilan bukti elektronik di tempat kejadian perkara (TKP). Adanya kesalahan dalam pengambilan pertama barang bukti di TKP akan berakibat pada hilangnya bukti-bukti penting terkait dengan tindak pidana yang sedang ditangani atau bahkan ditolaknya bukti elektronik untuk hadir di persidangan.

Dalam rangka membantu penyidik dalam penanganan pertama barang bukti elektronik di TKP, Syofian Kurniawan juga menjelaskan kaidah-kaidah identifikasi, koleksi, akuisisi dan preservasi barang bukti elektronik di TKP sebelum dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik digital. Prosedur identifikasi, koleksi, akuisisi dan preservasi bukti elektronik tersebut tertuang dalam ISO/IEC/SNI 27037: Information technology — Security techniques — Guidelines for identification, collection, acquisition, and preservation of digital evidence. ISO/IEC/SNI 27037saat ini telah diterjemahkan oleh Subdit Penyidikan dan Penindakan bekerja sama dengan berbagai pihak. 

Dalam diskusi dijelaskan bahwa secara kebijakan sudah ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang didalamnya mengatur tentang Perangkat Keras dan Perangkat Lunak. Pengaturan lebih lanjut berkenaan dengan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak Sistem Elektronik akan dituangkan dalam Peraturan Menteri. Kedepan, diharapkan akan ada peraturan menteri yang menyatakan bahwa ISO/IEC/SNI 27037 adalah sebagai acuan dasar dalam melakukan penanganan pertama barang bukti elektronik di TKP bagi aparatur penegak hukum. (SYO)

 

My Twitter Updates