Berita
Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

Jakarta - Pembangunan smart city bukanlah semata-mata tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah, karena tanpa peran serta perusahaan swasta dan organisasi nirlaba, maka Master Plan smart city akan menjadi dokumen tanpa aksi nyata. Oleh karena itu, kami mendorong terjalinnya kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah dengan pihak swasta dari berbagai bidang usaha, dan juga berbagai komunitas dalam masyarakat yang berperan aktif dalam mensukseskan program smar tcity ini, halter sebut merupakan kutipan dari sambutan Direktur Jenderal Aptika Semuel Pangerapan pada kegiatan Sosialisasi Gerakan Menuju 100 Smartcity tahun 2018 yang berlangsung di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo (13/12).

Kegiatan tersebut dihadiri tidak hanya dihadiri perusahaan yang bergerak dibidang TIK tetapi juga dibidang lain yang berkaitan dengan pembangunan. Dalam kegiatan tesebut dipaparkan hasil pelaksanaan kegiatan Gerakan menuju 100 Smartcity tahun 2018 yang yaitu 24 kota/kabupaten yang berhasil menyelesaikan roadmap Smartcity dengan tepat waktu. Adapun rencana di tahun 2018 diharapkan terpllih 75 kota/kabupaten yang akan di damping Kominfo untuk menyusun Master Plan Smartcity dan menyusun Quickwin Smartcity. (NVZ)

 

Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Asosiasi E-Commerce Indonesia ( idEA) menandatangani nota kesepahaman untuk kerja sama layanan pendaftaran sistem elektronik (PSE). Pendaftaran PSE ini dilakukan di Kementerian Kominfo dan idEA. Namun, dengan interoperabilitas, maka cukup sekali proses dan bisa dilakukan hanya di idEA. Pendaftaran juga tidak dikenakan biaya," kata Menteri Kominfo Rudiantara dalam acara peluncuran layanan tersebut di hotel Aston Kuningan Suites (7/12)

PSE didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Saat ini sekitar 500 pemain bisnis e-commerce di Indonesia yang sudah terdaftar dalam sistem PSE. Dengan menggandeng IdEA melalui sistem interoperabilitas API maka diharapkan pendaftar akan lebih dapat dilaksanakan secara massif dan lebih luas. 

Direktur Jenderal Aptika, Semuel A. Pangerapan menyatakan melalui pendaftaran PSE via situs idEA ini, Kemkominfo  menjamin kerahasiaan data pelaku e-commerce dan  sebagai salah satu cara pemerintah membantu melindungi para pelaku bisnis e-commerce di Indonesia. Dengan mendaftar, maka penyelenggaraan sistem elektronik suatu perusahaan akan diakui, baik oleh pemerintah maupun idEA selaku asosiasi yang menaungi e-commerce. Pendaftaran PSE juga berfungsi untuk monitoring kegiatan e-commerce yang semakin tumbuh berkembang di Indonesia. (mow)

 

Jakarta - Ditjen Aptika urun rembug pada Rakernis nasional bidang komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Ditjen IKP dengan tema “ sinergitas pemerintah pusat  dan pemerintah daerah dalam membangun Tata Kelola Informasi dan komunikasi publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik “. Bertempat di di hotel Grand Sahid, Jakarta (6/12). Hadir perwakilan Aptika dari Direktorat Teknologi dan Infrastruktur e-Government : Yusuf Simatupang, Fahru Rozi, Febrina Siahaan dan bafitri Andi. Semua  bergabung dalam tim perwakilan dari Ditjen IKP, PPI, SDPPI,  dan dibagi menjadi 5 kelompok ruangan. Ruangan I mengakomodir peserta dari Sumatera dan Kalimantan, ruangan II peserta Jawa tengah, jawa barat dan DKI, Ruangan III peserta Sulawesi, ruangan IV, peserta dari Bali dan NTT, dan Ruangan V dari Papua, dan sebagian Kalimantan.

Peserta sangat antusias dalam berdiskusi dengan tim asistensi dari kementerian kominfo,  salah satu nya mengenai permasalahan Pembangunan BTS baru di pemerintah daerah yang dihadapi oleh dinas kominfo dimana dinas kominfo di kabupaten kota tidak berani mengeluarkan rekomendasi untuk kelengkapan IMB mengingat fungsi postel dari kementrian kominfo tidak diturunkan. 

Pendampingan tentang smart city pun tidak luput dari hal yang ditanyakan oleh peserta, mengingat saat ini smart city merupakan inovasi dari pelayanan public, yang memanfaatkan Tekhnologi Informasi untuk kemudahan pelayanan masyarakat. Sebelum nya, kominfo telah menetapkan 24 kabupaten kota sebagai inisiator dalam pelaksanaan quick win sebagai contoh, kabupaten bojo negoro dengan Aplikasi e-contractnya, dan banyuwangi dengan e-retribusi dimana system retribusi telah dilaskanakan secara online. peserta mengharapakan minimal sekali setahun ada kegiatan rakernis ini, sebagai wadah untuk bertatap muka dalam rangka evaluasi dan diskusi antara pemerintah pusat dan daerah dalam bidang urusan kominfo (NDI)

 

Jakarta - BPS melalui direktorat statistik keuangan, tekhnologi  informasi pariwisata,  melakukan konsinyiering data  Indeks Persepsi Tekhnologi dan informatika (IP –TIK) Tahun 2017 di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta dengan melibatkan Kementrian Komunikasi dan informatika (29/11).  Direktur statistic keuangan, tekhnologi  informasi pariwisata, Titi Kanti Lestari menyampaikan bahwa rapat tersebut bertujuan untuk menyusun Indeks Pembangunan TIK tingkat subnasional (per provinsi) dan melakukan konsolidasi data-data IDI per provinsi dengan data-data di Kementerian Kominfo. 

Hadir perwakilan Kominfo yang perwakilan  nya terdiri dari Bafitri Andi dari Ditjen Aptika, Aulia A.  Dari PUSKI, Yessi A dari PDSI, Shindu P dari Ditjen Penyelenggara Pos Dan Informatika (PPI).  Adapun rumus  yang digunakan oleh BPS dalam penyusunan IDI subnasional merujuk pada metodologi  ITU IDI. IDI subnasional direncanakan akan dilaunching bersama antara Kepala BPS dan Menkominfo pada tanggal 15 Desember 2017 atau pada tanggal 2 Januari 2018.

Disepakati hasil perhitungan IDI Indonesia 2017 oleh BPS: 4.34 (sedikit berbeda dengan IDI ITU 2017: 4.33, dan IDI hasil perhitungan Pusat KI: 4.31), hasil IDI ini akan menjadi dasar bagi perhitungan IDI subnasional, per provinsi di Indonesia.(NDI)

 

Jakarta - Dirjen Aptika, Semuel A Pangerapan menyampaikan urgensi satu data untuk peningkatan peran kualitas informasi publik pada Rakernis nasional bidang komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Ditjen IKP di Hotel Sahid Jakarta (4/12). Semuel menambahkan program terkait pengelolaan e-Government seperti : pembangunan Palapa Ring,Data Centre Nasional, Aplikasi Generik,Gov Security Network, dan portal nasional. Semua program diatas serangkaian kesatuan dalam rangka integrasi seluruh data pemerintah secara nasional,sehingga kedepannya Smart Government merupakan salah satu pilar penting untuk NKRI.

Diharapkan kepada dinas kominfo di provinsi, kabupaten kota melakukan penguatan kelembagaan dengan peningkatan SDM Aparatur yang handal dan tersertifikasi, sehingga menghilangkan ketergantungan terhadap pihak ke tiga dan mengggencarkan transfer of knowledge diantara ASN. Dalam hal ini, dukugan dari kementrian kominfo berupa penyediaan ekosistem TIK nasional, sistem integrasi (MANTRA), Software Developer  (developing in multi platform), keamanan informasi (SIVION), dan penyederhanaan Bussines Process TIK.

Terakhir, Samuel menghimbau kepada dinas kominfo untuk berkolaborasi dengan OPD untuk membentuk Smart Village, smart government, hingga smart city, pengembangan aplikasi layanan public yang multi platform khusus nya apps mobile, dan privasi data pemerintah dan Negara.(NDI)

 

My Twitter Updates