Berita
Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

Jakarta - Pada Jumat (31/3) Direktorat e-Government, Kementerian Komunikasi dan Informatika, menghadiri kegiatan Workshop Pengembangan e-Government yang dihelat oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustekkom) Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada acara yang diselenggarakan di Hotel Arnava Bogor ini, Direktur e-Government, Firmansyah Lubis, menyampaikan paparannya yang berjudul “Kebijakan Pengembangan e-Government di Instansi Pemerintah”, Firmansyah  menjelaskan mengenai regulasi-regulasi terkait implementasi e-Government yang telah ada maupun masih dalam proses penyusunan. Poin-poin penting dari paparan tersebut antara lain:

  1. Pentingnya sistem elektronik (SE) yang ada di Kemendikbud terdaftar di Kementerian Kominfo, sejalan dengan telah disahkannya Permen Kominfo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
  2. Mengingatkan akan tengah adanya Moratorium Pembangunan Pusat Data yang merupakan amanah Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019;
  3. Implementasi pengamanan system informasi sesuai klasifikasinya sesuai dengan Permen Kominfo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, dan;
  4. Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Permen Kominfo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, dan Permen Kominfo No. 14 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika.

Pustekkom Kemendikbud menaruh perhatian sangat besar terhadap penerapan e-Government di instansinya.Hal itu dapat dilihat dari antusiasnya para pejabat/staf mengajukan beberapa pertanyaan terkait hal itu. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pihak Kemendikbud berkisar pada Penerapan Government Chief Information Officer (Gov CIO), Pusat Data, Bantuan dari Kominfo terkait penyebaran koneksi internet untuk sekolah, dan proses integrasi data antar aplikasi. Secara umum, Firmansyah menjelaskan bahwa Gov CIO Nasional harus ditunjuk dahulu agar semua Instansi Penyelenggara Negara dapat melihat urgensi Gov CIO dan memudahkan koordinasi. Selanjutnya Direktur e-Government juga menyarankan kepada Kemendikbud agar memanfaatkan Infrastructure Sharing daripada membangun pusat data baru dan dapat memanfaatkan Aplikasi MANTRA dalam hal integrasi datanya. Sementara mengenai bantuan dari kominfo untuk penyebaran internet di sekolah-sekolah, Firmansyah mendorong agar Kemdikbud aktif berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo mengenai sekolah-sekolah yang masih belum terakses internet agar sekolah tersebut dapat masuk ke dalam program yang menggunakan Dana USO atau program lainnya yang dijalankan Kominfo.(SYA)

My Twitter Updates