Berita
Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

Jakarta - Bertempat di Ruang Harmoko Kementerian Kominfo dan BPPT membahas teknologi dan infrastruktur e-voting (9/1). Dalam pemaparannya Andrari, Peneliti dari BPPT membahas kemungkinan menggunakan teknologi e-Voting dalam cakupan lingkup yang lebih luas, yakni skala nasional. Menurut Andrari terdapat beberapa aspek yang perlu dibahas seperti aspek regulasi, teknologi, infrastruktur, dan aktor pelaksana.
Pertama dengan membedakan definisi e-Voting, e-Rekapitulasi, dan e-Counting. E-Voting adalah suatu metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Sementara istilah e-Rekapitulasi dipergunakan untukmenyempurnakan istilah E-Counting. E-Counting secara umum dipergunakan untuk menggambarkan sistem penghitungan surat suara secara elektronik. E-Counting pada umumnya dilakukan dengan menggunakan teknologi OMR (Optical Mark Reader) atau ICR (Intelligent Character Recognition) dimana surat suara umumnya sudah disesuaikan dengan bentuk dan format reader yang akan digunakan. Oleh karenanyae-Rekapitulasi berbeda dengan e-Counting dimana e-Rekapitulasi tidak menghitung surat suara, tetapi mengolah hasil rekapitulasi perolehan suara, mengirimkannya serta menayangkannya secara elektronik.
Direktur Keamanan Informasi, Aidil, membahas faktor keamanan pelaksanaan E-Voting. Manipulasi data dan hasil pemungutan suara masih mungkin terjadi pada sistem e-voting dan e-counting yang ada saat ini karena data hasil pemungutan suara belum terenkripsi. Keamanan e-counting dengan OMR atau ICR tergantung pada: Pengiriman kertas suara yang sudah diisi; ketepatan pengisian kertas suara; dan akurasi mesin pemindai. Sedangkan faktor keamanan e-rekapitulasi dapat ditinjau dari 4 hal yakni : Operator Selular yang mengirimkan data hasil pemungutan suara; Jalur komunikasi pengiriman hasil pemungutan suara harus aman;  Metode enkripsi data dan  Sistem tabulasi aplikasi di pusat data KPU.
Infrastruktur yang diperlukan adalah infrastruktur telekomunikasi yang menyediakan saluran data:  Seluler 3G/4G terestrial: minimum teknologi ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) atau maksimum menggunakan teknologi fiber optic.
Tinjauan dari aspek kelembagaan disampaikan oleh Direktur E-Government, Firmansyah, bahwa pemerintah perlu memastikan aktor (kelembagaan dan SDM)  pelaksana yaitu: lembaga sertifikasi sistem elektronik; fungsi audit proses bisnis oleh BAWASLU; dan industri pemasok yang berkesinambungan sehingga teknologi e-voting tidak berubah-ubah setiap kali PEMILU. (mow)

 

 

My Twitter Updates