Berita
Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

“Sangat penting bagi kita untuk menguasai teknologi, tidak hanya memiliki dan menggunakan gawai seperti ponsel pintar yang terhubung dengan internet, melainkan juga berkomunikasi dengan baik dengan cara memahami tata cara, etika, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat saat beraktivitas, berekspresi, dan berpendapat melalui internet,” demikian disampaikan oleh Ary Fitria Nandini, Narasumber Sekretariat Ditjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo pada acara yang diselenggarakan oleh Diskominfo Kota Bandung di Savoy Homann Bidakara, Bandung, Selasa (6/12/2016).

Acara  mengusung tema ‘Sosialisasi Revisi UU ITE dan Penggunaan Media Sosial sebagai Media Diseminasi Informasi’ tersebut dibuka dengan sambutan dari Kepala Diskominfo Bandung yang disampaikan oleh Sekretaris Diskominfo Bandung, Yayan A. Brilyana. Yayan menyampaikan bahwa pada kenyataannya, terdapat banyak kejadian dan kasus hukum pidana terkait TIK di Indonesia yang masyarakat karena melakukan hal-hal yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal ini bisa dikarenakan memang ada niat dan kesempatan atau dapat terjadi karena ketidaktahuan.

Sementara narasumber dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung  berpendapat “Penggunaan media sosial dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung merupakan hal yang bagus. Akan tetapi, dalam pelaksanaanya akan lebih baik apabila mengingat bahwa pelayanan publik sebaiknya memperhatikan juga keterbukaan informasi publik dan cara menyebarkan informasi yang menarik,” demikian disampaikan oleh Adi Marsiela.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah bersama DPR RI sudah mengesahkan  RUU Perubahan UU ITE yang lazim disebut revisi UU ITE dengan beberapa perubahan yang mendasar diantaranya bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah dalam KUHP, dan merupakan delik aduan. Dalam revisi UU ITE tersebut, hal yang pokok adalah penurunan ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dari paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun dan/atau denda dari Rp 1 miliar menjadi Rp 750 juta sehingga dengan ketentuan ini, Aparat Penegak Hukum tidak lagi, secara serta merta, dapat melakukan tindakan hukum berupa penahanan fisik terhadap terlapor/tersangka.

Dengan demikian, UU ITE tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan justru ditetapkan untuk melindungi kepentingan, martabat, dan kehormatan orang di masyarakat. UU ITE ditujukan untuk menegaskan hak dan kewajiban setiap warga negara, namun perlu diingat bahwa hak dan kewajiban tersebut juga terbatasi oleh hak dan kewajiban orang lain sehingga setiap pihak perlu menyikapi dengan bijak. “Jadilan orang Indonesia yang sopan dalam berkomunikasi dan santun dalam bertindak maka everything is gonna be find with or without UU ITE,” demikian kalimat tersebut menjadi closing statement sehubungan dengan RUU Perubahan UU ITE tersebut. (AFN)

My Twitter Updates