Berita
Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

Ciputat – Terkait pembahasan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen, Ditjen Aptika mendukung Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsumen Tahun 2017. Demikian hasil penelusuran Biro Hukum Kemenkominfo pada rapat terbatas membahas hal tersebut pada Senin (19/6) di Pusat TIK Nasional, Ciputat.

Rapat terbatas Biro Hukum dihadiri perwakilan Setditjen Aptika, Direktorat e-Government, dan Direktorat Keamanan Informasi menyimpulkan bahwa Ditjen Aptika penanggung jawab dari dua sasaran yang ada di dalam Rancangan Inpres, yaitu:
1.    Tersedianya situs perlindungan konsumen, baik dari sisi teknologi informasi dan ketersediaan nama domain untuk situs tersebut.
2.    500 Penyelenggara Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (TPMSE) telah memiliki sertifikasi kehandalan sistem transaksi elektronik.

Direktorat e-Government menyatakan kesiapan Aptika untuk menyediakan nama domain dan konsultasi yang diperlukan dalam proses pengembanngan situs perlindungan konsumen. Selain itu, terkait dengan 500 penyelenggara TPMSE yang memiliki sertifikat kehandalan system transaksi elektronik, Direktorat Kemanan Informasi menyebutkan bahwa Draft Peraturan Menteri Kominfo mengenai Sertifikat Kehandalan system elektronik sedang disusun dan diharapkan akan disahkan pada 2017. Rancangan Permen Kominfo tersebut menjadi penting karena merupakan dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan sertifikasi kehandalan terhadap penyelenggara TPMSE. Apabila regulasi tersebut telah disahkan, maka target 500 penyelenggara TPMSE tersertifikasi dapat dikejar.(SYA)

Jakarta - Aplikasi Siskeudes untuk mengawal dana desa, demikian penjelasan Firmansyah Lubis. Lebih lanjut dijelaskan oleh Direktur e-Government ini bahwa Kementerian Kominfo siap mendukung proses integrasi sistem informasi di Desa dan melakukan evaluasi terhadap Siskeudes guna penyempurnaan aplikasi apabila diminta. Selain itu,  Kominfo juga akan mendorong pembuatan model e-Budgeting Dana Desa yang dapat digunakan secara online/daring.

Hal ini terungkap pada rapat koordinasi Penajaman Kegiatan Prioritas Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal antar K/L terkait yang diselenggarakan di Ruang Rapat Sambit, Gedung B, Kantor Staf Presiden (KSP)  pada Rabu(14/6). Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang diwakili oleh Direktorat e-Government dan Biro Perencanaan, menghadiri kegiatan dan perwakilan dari Kemenko PMK, Kemenkominfo, Kemendagri, Kemenkeu, Kemendes, Kemendikbud, dan BPKP.

Rapat penajaman kegiatan ini menitikberatkan pada pembahasan pengelolaan dana desa yang dapat menjadi tanggung jawab masing-masing instansi. Fokus agenda rapat membahas 2 hal yakni : Kegiatan Prioritas Sektor Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2017 dan 2018 dan menyepakati Rencana Aksi (Matriks Sistem Pemantauan KSP) Kegiatan Prioritas Sektor Desa dan Pembagunan Daerah Tertinggal Pantauan KSP Tahun 2017 dan 2018.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapatkan amanah dari KSP untuk mengawal dua kegiatan utama, yaitu: Ditjen Aplikasi Informatika untuk proses integrasi sistem informasi di Desa. Dan Ditjen IKP Kominfo memperoleh tugas  diseminasi informasi terkait penggunaan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan dana desa dengan memanfaatkan Tenaga Humas Pemerintah yang tersebar di berbagai instansi pemerintah.(SYA)

 

Tangerang - Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengelola keuangan negara dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual, Ditjen Aptika turut menugaskan perwakilannya dalam acara bimbingan teknis pemantapan dan pemahaman sistem akuntansi berbasis akrual yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan, Kementerian Kominfo di BPRTIK Ciputat,Tangerang Selatan (23/5). Peserta bimtek dari Ditjen Aptika yang hadir yaitu operator SAIBA (Sistem Akuntansi Berbasis Akrual), Febrianto dan Operator SIMAK BMN DJAI, Rival Adi.

 

Jakarta – Pemerintah serius mempersiapkan layanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik lebaran 2017, salah satu persiapan yang dilakukan adalah memberikan layanan akses informasi selama perjalanan mudik melalui aplikasi “Ayo Mudik”.

Kesiapan ini merupakan intruksi Menko Bidang Kemaritiman pada Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu tahun 2017/1438H (23/5), pada forum tersebut salah satu point yang disepakati adalah menyiapkan aplikasi informasi yang tidak sektor terkait layanan mudik di instansi masing-masing namun membuat satu aplikasi yang terintegrasi dengan instansi lain yang mendukung kelancaran mudik masyarakat.

Aplikasi “Ayo Mudik” berisi informasi pos layanan atau fasilitas untuk masyarakat selama pekan mudik 2017 sehingga memberikan kemudahan akses informasi selama perjalanan mudik. Akses informasi tersebut terkait titik koordinat Pos Polisi, SPBU, Puskesmas, Pos Kesehatan, cuaca, daerah rawan bencana, pos peristirahatan, pintu tol, rest area, bengkel dan lain-lain.

Dalam rangka mensukseskan pembuatan aplikasi ini maka Ditjen Aptika, Kementerian Kominfo pada tanggal 26 Mei 2017 dan 5 Juni 2017 telah mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait mengenai konten yang akan diinput pada aplikasi “Ayo Mudik”, instansi tersebut antara lain Kementerian Perhubungan, Kepolisian RI, Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, operator telekomunikasi, BMKG, PT. Pertamina, PT. Jasa Marga, BPTJ dan BNPB.

Pembuatan aplikasi didukung oleh tim teknis dari BMKG, Kementerian Kominfo, Kementerian Perhubungan dan dibantu oleh KUDO. Rencananya aplikasi “Ayo Mudik” akan diluncurkan pada tanggal 12 Juni 2017 dan untuk saat ini telah dibuat mock up aplikasi dengan alamat berikut: https://projects.invisionapp.com/share/M9BTVRGTQ#/screens. (hdmg)

 

Sumber foto: http://makassartoday.com/2017/05/22/makassar-tuan-rumah-gerakan-menuju-100-smart-city

 

Makassar - Kementerian Kominfo bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bappenas, Kantor Staf Presiden, para ahli dari akademisi dan praktisi secara resmi meluncurkan "Gerakan Menuju 100 Smart City" pada acara Indonesia Smart City Summit 2017, Senin, 22 Mei 2017 di Hotel Four Points, Makassar.

Dirjen Aplikasi Informatika yang hadir dalam acara tersebut, dalam sambutannya menyebutkan terdapat beberapa indikator yang menjadi penilaian 100 Kabupaten/Kota yang akan didampingi dalam "Gerakan Menuju 100 Smart City" tersebut. Indikator penilaian dari gerakan ini adalah kota tersebut harus siap secara infrastruktur, harus siap dengan ekonomi/anggarannya, dan harus memiliki pemimpin yang visioneris untuk menjadikan kota mereka sebagai “smart city”. Selain itu dari Ditjen Aplikasi Informatika hadir pula Direktur e-Government dan Direktur Pemberdayaan Informatika. Sementara Menteri Kominfo dalam video sambutannya mengatakan bahwa "smart city" bukan sebatas kajian teknologi tapi bagaimana memajukan masyarakatnya.

Sebelumnya telah dilakukan assessment terhadap 100 Kabupaten/Kota di Pustiknas, pada 2-3 Mei 2017 hingga terpilih sebanyak 25 daerah yang akan didampingi dalam "Gerakan Menuju 100 Smart City". Kemudian selanjutnya akan dipilih sebanyak 50 kabupaten/kota pada tahun 2018, dan 25 daerah pada tahun 2019.

Sedangkan Walikota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto selaku tuan rumah dalam sambutannya mengatakan "smart city" adalah konsep bagaimana menghubungkan orang-orang, tentang bagaimana semua terlibat dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat. Makassar memiliki konsep “Sombere dan smart city”, yaitu dimana bukan hanya terkait teknologi, namun juga bagaimana masyarakatnya dapat terlibat di dalam program tersebut.

"Tujuan smart city adalah bukan untuk membeli teknologi, komputer dan lain sebagainya, karena jika ini dilakukan yang untung adalah vendor, bukan masyarakatnya," ujarnya. (CDP)

My Twitter Updates