Berita
Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

 

Sumber foto: http://makassartoday.com/2017/05/22/makassar-tuan-rumah-gerakan-menuju-100-smart-city

 

Makassar - Kementerian Kominfo bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bappenas, Kantor Staf Presiden, para ahli dari akademisi dan praktisi secara resmi meluncurkan "Gerakan Menuju 100 Smart City" pada acara Indonesia Smart City Summit 2017, Senin, 22 Mei 2017 di Hotel Four Points, Makassar.

Dirjen Aplikasi Informatika yang hadir dalam acara tersebut, dalam sambutannya menyebutkan terdapat beberapa indikator yang menjadi penilaian 100 Kabupaten/Kota yang akan didampingi dalam "Gerakan Menuju 100 Smart City" tersebut. Indikator penilaian dari gerakan ini adalah kota tersebut harus siap secara infrastruktur, harus siap dengan ekonomi/anggarannya, dan harus memiliki pemimpin yang visioneris untuk menjadikan kota mereka sebagai “smart city”. Selain itu dari Ditjen Aplikasi Informatika hadir pula Direktur e-Government dan Direktur Pemberdayaan Informatika. Sementara Menteri Kominfo dalam video sambutannya mengatakan bahwa "smart city" bukan sebatas kajian teknologi tapi bagaimana memajukan masyarakatnya.

Sebelumnya telah dilakukan assessment terhadap 100 Kabupaten/Kota di Pustiknas, pada 2-3 Mei 2017 hingga terpilih sebanyak 25 daerah yang akan didampingi dalam "Gerakan Menuju 100 Smart City". Kemudian selanjutnya akan dipilih sebanyak 50 kabupaten/kota pada tahun 2018, dan 25 daerah pada tahun 2019.

Sedangkan Walikota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto selaku tuan rumah dalam sambutannya mengatakan "smart city" adalah konsep bagaimana menghubungkan orang-orang, tentang bagaimana semua terlibat dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat. Makassar memiliki konsep “Sombere dan smart city”, yaitu dimana bukan hanya terkait teknologi, namun juga bagaimana masyarakatnya dapat terlibat di dalam program tersebut.

"Tujuan smart city adalah bukan untuk membeli teknologi, komputer dan lain sebagainya, karena jika ini dilakukan yang untung adalah vendor, bukan masyarakatnya," ujarnya. (CDP)

Serpong – Bagian Sistem Informasi, Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan acara Sosialisasi Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2015-20120 Kementerian Pemuda dan Olahraga di Favehotel Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Kamis (18/5). Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, yang diwakili oleh Direktorat e-Government, diundang hadir dalam acara tersebut sebagai salah satu narasumber.

I Made Wiryana, memulai rangkaian acara dengan memberikan paparan mengenai “Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga”. Salah satu pengajar di Universitas Gunadarma ini menjelaskan tentang proses pengembangan sistem informasi di Kemepora dari awal hingga saat ini yang terus beliau kawal. Menurut Made, pengelolaan yang telah dilakukan masih kurang optimal terutama dari sisi kapabilitas pegawai dalam bidang teknologi informasi.

Direktur e-Government, Firmansyah Lubis, mengambil judul paparan “Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi (e-Government)”. Dalam paparanya, pria berusia 57 tahun ini memberi pengarahan mengenai kerangka pengembangan e-Government yang terdiri dari Kepemimpinan dan Tata Kelola, Kesiapan Pemerintah/Negara, dan Layanan Publik yang saling beririsan antara satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan.

Firmansyah juga menekankan akan pentingnya pengelolaan sistem informasi yang sesuai dengan regulasi yang telah ada, antara lain:

  • Nama domain untuk situs badan pemerintahan yang harus memanfaatkan domain go.id.
  • Untuk situs yang mengandung unsur layanan publik dan/atau event internasional/nasional juga diperbolehkan menggunakan domain .id.
  • Seluruh sistem elektronik layanan publik yang ada pada badan pemerintahan harus didaftarkan di Kementerian Komunikasi dan Informatika, agar sistem tersebut dapat disertifikasi dan menjadi situs yang terpercaya.
  • Implementasi Permen Kominfo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengaman Informasi harus diterapkan dalam setiap pengembangan sistem elektronik, agar kehandalan dan keamanan sistem daoat terjaga.

Dalam penutup paparannya. Firmansyah juga mendorong Kemenpora untuk sesegera mungkin mengimplementasikan aplikasi perkantoran siMAYA guna mempermudah dan otomasi alur persuratan di lingkungan Kemepora dan juga penggunaan email instansi resmi dalam perihal berkomunikasi antar pegawai maupun lintas instansi. Selain itu, Direktur e-Government juga menyarankan agar dilakukan penguatan struktur organisasi Bidang Sistem Informasi di Lingkungan Kemenpora, karena dengan struktur saat ini (Eselon III) secara tidak langsung membatasi ruang gerak dan kewenangan bagian dalam mengatur implementasi teknologi informasi tingkat internal kementerian.(SAS)

 

Jakarta - Terkait siaran Pers Kominfo No. 55.HM/KOMINFO/05/2017 perihal himbauan agar segera melakukan tindakan pencegahan terhadap ancaman Malware khususnya Ransomware jenis WannaCRY, berikut kami sampaikan panduan cara pencegahan serangan virus tersebut:

1. Putus koneksi ke internet.* 

Cabut konektor kabel jaringan atau nonaktifkan wifi. Bisa juga matikan router wifi.

2. Non aktifkan Macro pd MS Office* caranya:

Untuk MS Excel, Wrord, Power Point 2016 dll

a.   Jalankan MS Excel

b.   Klik menu "File" pilih "Options"

c.    Klik "Trust Center"

d.   Klik "Trust Center settings"

e.   Klik "Macro settings"

f.    Check/pilih "Disable all macros without notification"

g.   Klik "OK"

h.   Lakukan hal yg sama pd program MS Office yg lain seperti MS Word, Powerpoint, Access, Outlook.

3.  Non aktifkan fitur File Sharing/Samba* caranya:

a.     Jalankan Control Panel

b.     Klik "Programs"

c.     Dibawah bagian "Program and Features" klik "Turn Windows features on or off'

d.     Setelah muncul jendela baru, cari check list "SMB 1.0/CIFS File Sharing Support" dan hilangkan tanda check-nya

e.     Klik "OK"

4.  Block port 139/445 dan 3389* caranya:

a.   Jalankan Control Panel

b.   Klik "System and Security"

c.   Klik "Windows Firewall"

d.   Klik "Advanced Settings" pada menu bagian kiri

e.   Klik "Inbound Rules"

f.    Lihat pada menu bagian kanan Klik "New Rules"

g.   Pilih/Klik "Port" dan klik "Next"

h.   Pilih/Klik "TCP"

i.    Pilih/Klik "Specific local ports:" isikan/ketik: 139, 445, 3389 dan Klik "Next"

j.    Pilih/Klik "Block the connection" dan klik "Next"

k.   Pastikan Pilihan "Domain", "Private" dan "Public" terpilih (checked) dan Klik "Next"

l.    Isikan/ketik nama rule, misal: Block Port Ransomware

m.  Klik "Finish"

5. Update security pada windows* anda dengan install Patch MS17-010 yang dikeluarkan oleh microsoft. Lihat: https://technet.microsoft.com/en-us/librarv/securitv/ms17-010.aspx

Unduh infografi disini

Konsultasi silakan menghubungi:

1.     Aries K (Ditjen Aptika/081298787711)

2.     Didien (ID-Sirtii/0811993607)

3.     Noor Iza (Plt. Kabiro Humas/08119781518)

4.     Konsultasi online: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Serpong - Pada Rabu (17/5) Direktorat e-Government, Kementerian Komunikasi dan Informatika, menghadiri kegiatan Konsinyering Penerapan e-Government Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara yang diselenggarakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Pada acara yang diselenggarakan di Atria Hotel Gading Serpong ini, Direktorat e-Government diwakili oleh Bapak Direktur, Firmansyah Lubis, yang bertindak sekaligus sebagai salah satu narasumber pada acara tersebut. Selain Beliau, hadir pula narasumber dari Dewan TIK Nasional, Zainal A. Hasibuan, dan Kementerian PAN dan RB, Hamzah Fansuri.

Bapak Zainal mendapatkan kesempatan pertama untuk memaparkan materinya yang berjudul “Pemanfaatan e-Government untuk Aparatur Sipil Negara”. Dalam paparanya tersebut, salah satu anggota Dewan TIK Nasional ini merekomendasikan transformasi e-Government menghasilkan value berupa efficiency, effectiveness, empowerment, economic & social development; infrastruktur sharing merupakan solusi dalam pengembangan e-government; diperlukan kepemimpinan dan komitmen yang kuat dalam menyelenggarakan e-Government; dan dibutuhkan peran dan fungsi yang mampu melihat secara holistic dan helicopter view dalam mengelola sumber daya TIK, sehingga terjadi alignment antara tujuan Negara/organisasi dan sumberdaya TIK

Sementara itu, Firmansyah Lubis, mengambil judul paparan “Kebijakan Pemerintah dalam Penerapan e-Government pada Kementerian/Instansi/Lembaga”. Perwakilan Ditjen Aptika ini menjelaskan mengenai 5 (lima) indikator e-Government, yaitu Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi, dan Perencanaan. Kelima indikator tersebut harus saling mendukung dan terintegrasi agar e-Government dapat terimplementasi dengan tepat dan memberi manfaat nyata untuk masyarakat dan Pegawai Negeri Siipl.

Kementerian PAN dan RB mengambil judul “Sinergi Kementerian PAN dan RB dengan KASN Dalam Penerapan e-Government”. Kementerian ini mendorong percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Badan Pemerintahan. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah penetapan 4 (empat) aplikasi umum berbagi pakai sebagai aplikasi nasional melalui instruksi presiden yang sebentar lagi diterbitkan. Dengan diimplementasikannya SPBE, maka diharapkan dapat menurunkan tingkat korupsi, peningkatan efisiensi anggaran, peningkatan kinerja birokrasi, dan peningkatan kualitas public. (SAS)

Bogor – Mekanisme penerbitan Surat Perintah Bayar (SPBy) merupakan topik pembahasan utama pada penyelenggaraan Bimtek Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang diadakan oleh Bagian Keuangan Setditjen Aplikasi Informatika  (10/5). Bimtek yang diselenggarakan di Hotel Savero Bogor ini dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Staff PPK di lingkungan Ditjen Aplikasi Informatika.SPBy atau yang biasa disebut Surat Perintah Bayar adalah bukti perintah dari PPK kepada Bendahara Pengeluaran (BPP) untuk mengeluarkan uang persediaan yang dikelola oleh BPP sebagai pembayaran kepada pihak yang dituju. Prosedur penerbitan Surat Perintah Bayar diatur dalam  PMK-190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN dan PMK 162/PMK.05/2013 dan PMK 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN.
Peraturan tersebut telah lama ada namun pelaksanaan teknis di lingkungan Ditjen Aptika belum perna dilakukan oleh PPK sesuai mekanisme yang telah diatur. Harapanya dengan ada penyelenggaraan Bimtek ini maka pada hari senin, 15 Mei 2017 mendatang penerapan SPBy oleh PPK di satuan kerja dapat terlaksana sehingga pengelolahaan keuangan negara yang dikelola Ditjen Aptika dinyatakan tertib administrasi. (FEB)

My Twitter Updates