Berita
Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru

 

Jakarta – Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan menghadiri sekaligus meresmikan grand launching aplikasi Medi-Call di Hotel Puri Denpasar, Jakarta (18/02). Dalam peresmian tersebut, hadir pula Dr, Daeng M Faqih, SH, MH (Ketua Terpilih PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat), Ketua Umum Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN), Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Ketua Umum Perhimpunan Klinik & Fasilitas Pelayanan Primer Indonesia (PKFI), Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI), dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Jakarta - Dirjen Aplikasi Informatika, Semuel A Pangerapan, mewakili Menteri Kominfo pada launching aplikasi SiMANTRA (Manajemen integrasi dan pertukaran data)  untuk proses hukum yang terpadu di Gedung Nakula Kemenko Polhukam (13/2). Menindaklanjuti telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman tentang Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu Berbasis teknologi Informasi (SPPT-TI) pada tanggal 28 januari 2017 di istana negara. 4 instansi penegak Hukum, yaitu Mahkamah Agung, Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Kementerian Hukum dan HAM, serta 4 instansi, yaitu Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, dan Lembaga Sandi Negara bersama-sama menandatangani pedoman kerja dan mendemokan proses berbagi data secara real time.
 
Menko Polhukam, Wiranto,  dalam sambutannya menyampaikan bahwa Nota Kesepahaman ini merupakan tekad bersama 8 instansi untuk mendorong komunikasi dan koordinasi yang baik antar instansi penegak hukum dalam rangka pelaksanaan Sistem Penanganan Perkara tindak pidana Terpadu (SPPT) yang berbasis TIK. Penggunaan TIK dalam penanganan perkara akan membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga tercipta efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penegakan hukum. Sebagai langkah awal maka integrasi database penanganan perkara melalui tukar menukar data antar instansi penegak hukum.

Aplikasi Manajemen Integrasi Informasi dan Pertukaran Data yang disingkat MANTRA adalah aplikasi yang telah dikembangkan Kemkominfo pada tahun 2011 untuk mengelola layanan elektronik berbagi pakai data (interoperabilitas) antar sistem informasi pemerintah. Aplikasi MANTRA berfungsi sebagai Manajemen dan Kanal Pertukaran Data antar Sistem Informasi instansi pemerintah atau dikenal dengan Government Service Bus (GSB). Aplikasi MANTRA menerapkan prinsip arsitektur berbasis sumber daya (Resource Oriented Architecture/ROA) dengan menggunakan WebAPI (Web Application Programming Interface) sebagai agen pertukaran data. Dalam SPPT-TI maka aplikasi siMANTRA merupakan sarana berbagi data secara berbasis web antara instansi pemerintah (G to G) yang telah diuji keamanannya sehingga diharapkan proses hukum akan lebih efisien untuk Indonesia yang lebih baik.(mow)

 

 

 

Jakarta -  Bertempat di Ruang Samudra Pasai  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) diselenggarakan FGD (Focus Group Discussion) penggunaan aplikasi perkantoran nasional (e-Office) bersama-sama K/L terkait (24/1). FGD dihadiri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)  dari Ditjen Aplikasi Informatika dan Biro Perencanaan, Kementerian Sekretariat Negara, Unit Kerja Presiden, Dewan TIK Nasional ( Wantiknas) dan KemenegPPN / Bappenas.

FGD dilaksanakan dalam rangkaian percepatan implementasi (sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) SPBE dengan integrasi pengembangan    e-Government antara K/L dan instansi di daerah. Untuk mempercepat implementasi SPBE, pemerintahakan mengadakan e-Government Showcase, dimana agenda dari kegiatan ini adalah menampilkan dan memberikan apresiasi praktek terbaik e-Government yang telah dilaksanakan oleh K/L dan Pemerintah Daerah.

Kementerian Kominfo melalui Direktorat e-Government telah mengembangkan Aplikasi Perkantoran yang diberi nama siMAYA sampai dengan versi 5 yang saat ini telah dimanfaatkan oleh 151 instansi di pusat dan daerah dengan lebih dari 14 ribu pengguna, adapun rincian prosentasenya 15% K/L, 47% Kabupaten, 19% kota dan 19% Propinsi di Indonesia, ujar Hasyim Gautama dari Direktorat e-Government. Penggunaan siMAYA yang dapat digunakan dengan cuma-cuma ini didukung Keputusan Menteri PAN No. 6 Tahun 2011 mengenai Tata Naskah Dinas Elektronis di Lingkungan Instansi Pemerintah. Implementasi siMAYA sendiri dapat dilakukan melalui 2 metode, yaitu server lokal dan metode cloud computing sehingga instansi dapat menitipkan secara gratis menitipkan data-datanya (hosting) di Kementerian Kominfo yang diatur dengan Permen Kominfo nomor 10 tahun 2015 dan  Surat Edaran (SE) MenPAN nomor  5 tahun 2013 perihal aplikasi tata naskah dinas elektronik pada instansi pemerintah. Kelebihan teknologi awan (cloud) ini,  instansi pengguna dapat dengan mudah dan cepat memanfaatkan aplikasi SiMAYA ini secara cepat, dimana, dan kapan saja, imbuh Hasyim.

Kandidat aplikasi perkantoran lainnya yakni Aplikasi SPDE dari Sekretariat Negara. Sistem Persuratan dan disposisi elektronik (SPDE) ini pertama kali dikembangkan tahun 2009 dengan kerjasama KOICA, namun kemudian dikembangkan sendiri sehingga menjadi SPDE versi 3 ditahun 2016. Tampilan aplikasi perkantoran ini menarik dan mudah digunakan. Kedua aplikasi tersebut diatas sama-sama dikembangkan dengan berbasis web dengan metode progaman PHP dan MySQL sehingga dinamis dan dapat dikembangkan lagi sesuai kebutuhan.

Rangkaian FGD yakni seleksi terhadap best practices sistem elektronik yang ada. Dimana selain sistem aplikasi perkantoran juga aplikasi e-Budgeting, dan SIM Kepegawaian. FGD juga meninjau kesiapan berbagai faktor seperti infrastruktur dan data center, dan keamanan data. Hasil-hasil pemilihan dari best practices akan dipaparkan kepada Presiden Republik Indonesia mengenai kebehasilan implementasi e-Government dan digunakan sebagai role model bagi instansi pemerintah lainnya dalam penerapan Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional atau e-Government nasional yang terintegrasi. (mow)

 

Jakarta - Indonesia membutuhkan SDM sebanyak-banyaknya yang punya kualitas, kapasitas, dan kemampuan di bidang keamanan siber. Hal ini terkait dengan meningkatnya serangan terhadap dunia siber di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menkominfo, Rudiantara pada acara peluncuran Program Born to Control di Ruang Ruslan Abdul Gani, Kementerian Kominfo (30/1). Menurut ID-SIRTII, serangan dunia siber di Indonesia mencapai 28 juta serangan.  "Tentu hal ini harus mampu kita tangani secara teknis. Permasalahannya di Indonesia ini orang yang memiliki kompetensi untuk itu boleh dikatakan ada, tapi ya orangnya itu-itu lagi. Oleh karenanya kita butuh SDM sebanyak-banyaknya yang punya kualitas, kapasitas, dan kemampuan di bidang cyber security," jelas Rudiantara.

Untuk menjaring SDM keamanan dunia siber yang benar-benar bertalenta dan tangguh, maka diadakanlah Program Born to Control yang merupakan suatu program kompetisi untuk menjaring 10.000 SDM keamanan dunia siber di Indonesia. Proses rekrutmen dilakukan secara Hackathon, dimana peserta akan menempuh Security Test berupa Hacking Contest & IT Quiz, dilanjutkan dengan seleksi online di tahap semifinal, lalu masuk ke dalam tahap Final Digicamp dan Industrial Base. Dalam Hackathon, 100 peserta terbaik akan diberi pelatihan khusus sekaligus mendapat akses ke industri di bidang keamanan siber serta industri yang bekerjasama dalam program Born to Control. Program ini dimaksudkan bukan untuk mengontrol dunia maya, namun semata-mata bertujuan untuk memperkuat keamanan dunia siber Indonesia. Peserta yang telah berusia 17 tahun atau lebih dapat melakukan pendaftaran online di website https://borntocontrol.id

Sejalan dengan Menteri Kominfo, CEO PT. Xynesis, Eva Noor program ini membawa semangat positif bagi masyarakat pengguna dunia siber. Dengan adanya program ini maka, pengguna dunia siber dapat merasa positif dan tenang dalam beraktivitas di dunia siber. Sampai dengan saat ini telah terdaftar 1000 peserta Born to Control. Program pencarian talent yang merupakan hasil kerjasama antara Direktorat Keamanan Informasi, Ditjen Aplikasi Informatika dengan PT. Xynesis dan Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komputer (APTIKOM) Indonesia akan dilakukan di 10 kota yaitu Jakarta, Bandung, Yogya, Malang, Bali, Makassar, Manado, Samarinda, Medan dan Palembang.

Dalam acara ini hadir pula Dirjen Aplikasi Informatika, Samuel Pangerapan dan Direktur Keamanan Informasi, Aidil Chendramata. Dirjen Aplikasi Informatika menyampaikan bahwa dalam program ini para talent yang berbakat berkumpul dan dilatih untuk memenuhi kebutuhan industri. Mereka akan dilatih menjadi ahli terbaik dari sisi kapasitas maupun kepribadian (integritas dan moral). Sehingga diharapkan para ahli dunia siber yang salah arah dan telah menyalahgunakan kemampuan hacking-nya, dapat melakukan hal yang bermanfaat dalam menjaga keamanan dunia siber di Indonesia. (CHR)

 

Jakarta - Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) mengadakan lauching event Indonesia E-commerce Summit & Expo (IESE) tahun  2017 di Gedung Serbaguna Kementerian Kominfo (26/01). Dengan menggandeng Kementerian Kominfo diharapkan dapat terjalin kolaborasi e-commerce lokal dan internasional.  Mariam F Barata, Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, menyampaikan bahwa Kementerian Kominfo mendukung penuh kegiatan IESEI tahun 2017 tersebut. Mariam menambahkan bahwa e-commerce menjadi masa depan pertumbuhan ekonomi secara makro. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini didukung oleh pertumbuhan industri e-commerce yang sangat pesat.

Pelaksanaan IESE yang ke-2 ini akan dilaksanakan pada tanggal 9-11 Mei 2017 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang. IESE 2017 yang mengusung tema "Empowering the Digital Energy if Asia" ini menjadi momentum kebangkitan ekonomi digital Indonesia dalam event summit dan expo e-commerce terbesar di Indonesia.

Aulia E Marinto selaku Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (iDEA) menjelaskan bahwa IESE dapat menjadi wadah bertemunya para stakeholder ekosistem e-commerce. "Jadi para stakeholder bisa mendapatkan informasi mengenai status perkembangan industri terkini, bertukar pikiran dan gagasan terkait inovasi industri serta edukasi kepada para customer e-commerce" jelasnya. IESE diharapkan tidak hanya jadi sarana komunikasi pemerintah dengan pelaku e-commerce, tapi juga membuat agar pelaku e-commerce lokal dapat menjalin hubungan dengan e-commerce asing," ujar Dirjen Perdagangan, Oke Nurwan.

Selain Kementerian Kominfo, IESE 2017 ini juga didukung oleh Kementerian Perdagangan, Badan Ekonomi Kreatif dan mendapat kehormatan untuk menjadi salah satu kanal Pemerintah dalam mengedukasi, mengkomunikasikan dan mensosialisasikan berbagi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah mengenai industri e-commerce khususnya yang terkait dengan Peta Jalan e-commerce Indonesia. (mow)

 

My Twitter Updates